Politik
Nuroji Gelar Sosialisasi Tata Cara Rujukan BPJS Kesehatan di Kota Bekasi
Published
12 bulan agoon
Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menggelar sosialisasi mengenai tata cara penggunaan rujukan BPJS Kesehatan di Kota Bekasi, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur layanan kesehatan berjenjang yang kerap disalahpahami oleh peserta BPJS.
Dalam kegiatan tersebut, Nuroji menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme sistem rujukan BPJS Kesehatan. Ia menilai, banyak peserta yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa terlebih dahulu memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik.
“Kalau sakitnya masih ringan, cukup di Puskesmas atau klinik saja, jangan langsung minta dirujuk ke rumah sakit. Sistem rujukan dibuat agar pelayanan kesehatan berjalan tertib dan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit,” ujar Nuroji.
Menurutnya, ketidaktertiban masyarakat dalam mengikuti prosedur rujukan sering kali menimbulkan antrean panjang dan kepadatan pasien di sejumlah rumah sakit. Padahal, jika alur rujukan dijalankan dengan benar, pelayanan bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, beberapa peserta BPJS memilih langsung ke rumah sakit karena faktor kebiasaan atau kenyamanan, misalnya memiliki dokter langganan tertentu atau menghindari antrian di puskesmas.
“Biasanya masyarakat sudah terbiasa berobat ke satu dokter, jadi saat sakit langsung ke sana. Ada juga yang menghindari antrian di Puskesmas karena sedang ramai, misalnya saat ada program Cek Kesehatan Gratis,” jelasnya.
Selain sosialisasi tentang rujukan BPJS, Nuroji juga menyampaikan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Ia mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat melalui aktivitas fisik rutin, konsumsi makanan bergizi, dan pemeriksaan kesehatan berkala.
Salah satu peserta sosialisasi, Yanto, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat karena menambah pengetahuan masyarakat mengenai layanan kesehatan.
“Kegiatan ini bagus sekali, jadi banyak tahu soal aturan BPJS dan kesehatan. Mudah-mudahan bisa sering diadakan,” ungkap Yanto.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan serta ratusan warga Kota Bekasi. Acara tersebut merupakan bagian dari program kemitraan Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang sistem pelayanan kesehatan nasional.
Kunker ke Kaltara, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 880/Banuanta di Bulungan: Tegaskan Kemampuan Tempur dan Teritorial Pembangunan untuk Kedaulatan Perbatasan
Gerindra Jaksel Kembali Gelar ASRI, Tanam Puluhan Bibit Pohon di Setu Rawa Lindung
Hadirkan Senyum Pascagempa NTT, PIRA Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga
Bahas Revisi UU LLAJ, Danang Wicaksana Soroti Masalah ODOL hingga Nasib Transportasi Daring
Bob Hasan Dorong RUU Satu Data Indonesia Hadirkan Pengaturan Baru
Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Jenderal Listyo Sigit dan Komjen Polisi Dedi Prasetyo
Presiden Prabowo Saksikan Sumpah Ketua Ombudsman Baru, Pengawasan Layanan Publik Diperkuat
Presiden Prabowo Lantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

