Pelaksanaan TWK Pegawai KPK, Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi atau maladministrasi dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ombudsman melihat ada tiga isu dalam hal ini.

“Dalam hasil pemeriksaan secara keseluruhan, ada tiga isu utama. Yang pertama berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN,” kata Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

“Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Serta yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan atau TWK,” ujar Najih.

Dia tak memungkiri, dalam tiga tahapan itu secara umum ditemukan potensi maladministrasi dalam proses dan pelaksanaan TWK. Penyampaian Ombudsman ini merupakan tindak lanjut dari laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK.

“Tiga dasar itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi, dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang ditemukan,” ujar Najih.

Menurutnya, hasil temuan Ombudsman akan disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana dan Presiden Joko Widodo. Temuan ini diharapkan bisa ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja KPK dalam hal kepegawaian.

“Pemeriksaan ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya,” tegas Najih.rn(Fajar)rn