Pemerintah Harus Cari Solusi agar Jemaah Indinesia Bisa Laksanakan Umrah

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan berbagai cara agar izin haji untuk jemaah Indonesia dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Bahkan, jika salah satu syarat umrah adalah jemaah tertentu harus mendapat booster, ia pun menyarankan agar ada solusi bahkan jika perlu dilakukan perubahan kebijakan soal booster di Indonesia.

“Karena Kerajaan Arab Saudi mewajibkan untuk booster, ini harus kita pikirkan. Sedangkan aturan dari negara, pemerintah, Kementerian Kesehatan, booster saat ini hanya untuk nakes,” kata Rahmad saat menjadi pembicara dalam dialetika demokrasi tema 'Arab Saudi sudah izinkan umrah, kenapa Indonesia belum?' di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (30/9/2021).

Sebab, bagi jemaah yang disuntik vaksin Sinovac dan Sinopharm, Arab Saudi mewajibkan mereka mendapat booster (suntikan ketiga) dari salah satu merek vaksin yang dipakai Arab Saudi.

Padahal mayoritas masyarakat Indonesia pakai Sinovac, dan vaksinasi dengan Sinopharm baru berjalan selama beberapa bulan terakhir.

“Saya setuju ada duduk bersama antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan kita, menteri saya kira. Itu sudah pernah dilakukan tetapi itu tadi, kalau prasyaratnya booster kita harus mengubah keputusan dulu,” imbuh dia.

Rahmad mengakui saat ini masih banyak warga yang bahkan belum mendapat vaksin dosis pertama, sehingga booster vaksin baru dianjurkan untuk nakes.

Tetapi di satu sisi, ia melihat capaian vaksinasi juga sudah cukup baik di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.

Oleh sebab itu, ia berharap pengecualian booster selain untuk nakes dapat diberikan juga kepada jemaah umrah dan pihak-pihak tertentu yang memerlukan booster mendesak.

Namun, ia menekankan keputusan tetap harus dipertimbangkan dengan bijak mengingat masih banyak warga yang belum divaksin.

“Saya kira prasyarat untuk Arab Saudi sama dengan ketika saudara kita, rakyat kita yang mau kerja di luar negeri, seperti pelaut itu jelas-jelas nasibnya untuk rakyat, untuk tulang punggung keluarga, pilot ataupun warga kita harus ke luar negeri naik pesawat, tetapi harus booster itu belum bisa. Kita harus kita cari solusi dengan bijak,” pungkasnya. 

(detak)