Pemerintah Tangkap 582 Kapal Ikan Ilegal, 488 Diantaranya Sudah Ditenggelamkan

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan serius mengamankan teritori laut Nusantara. Sejak 2014, KKP sukses meringkus 582 kapal penangkap ikan illegal. Dari jumlah tersebut 488 kapal di antaranya sudah ditenggelamkan.

Per Januari 2019, ada 38 kapal penangkap ikan illegal diamankan KKP. Rinciannya, 13 kapal berbendera Malaysia, 15 kapal milik Vietnam, dan 10 kapal sisanya milik nelayan lokal. Mayoritas kapal-kapal tersebut melanggar wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan. Yakni, berjumlah 93 kasus.

”Kapal-kapal ini menangkap ikan tidak sesuai dengan verifikasi daerah tangkapan yang diajukan ke Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) sebelum melaut,” terang Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman di kantornya kemarin. Bisa melibatkan kapal lokal maupun kapal asing yang sudah mengantongi izin.

Kasus kedua yang sering terjadi yakni melibatkan pemilik kapal asing. Biasanya mereka menggunakan kapal laut lokal untuk menangkap ikan di laut Indonesia. Setelah itu, hasil tangkapan tersebut dibawa ke laut lepas untuk dipindahkan ke kapal asing.

Kemudian, kasus pelanggaran teritori menjadi perhatian. Agus mengungkapkan, perairan Laut Sulawesi Utara dan Laut Natuna Utara merupakan daerah paling sering terjadi pelanggaran.

”Di Laut Sulawesi Utara rawan masuknya kapal illegal dari Filipina. Sedangkan, perairan Natuna Utara banyak yang dari Vietnam dan Malaysia,” jelas Agus.

Penangkapan kapal ikan ilegal dilakukan melalui patroli yang terintegrasi. Baik melalui operasi udara (airborne surveillance) maupun informasi dari masyarakat melalui SMS Gateway. Cara tersebut nyatanya cukup ampuh memberantas praktik illegal fishing.

”Ada 19 hari operasi. Yang pertama di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam, meliputi Wilayah Penangakpan Perikanan (WPP) 711, 712, 713, dan 716. Hasilnya, ada 9 kapal yang ditangkap, ada penyitaan 12 alat tangkap terlarang, dan 9 rumpon yang kami potong di wilayah tersebut tahun ini,” urai Agus.

Penanganan kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) sepanjang tahun 2014 hingga April 2019 telah mencapai 915 kasus. Khusus tahun ini, terpantau 33 kasus yang sudah berjalan. Tiga kasus masih incracht, dua kasus sudah P21, ada 11 kasus yang masih dalam penyidikan, dan sisanya dalam tahap pemeriksaan awal serta administrasi.

Dirjen PSDKP terus mengawasi pelanggaran melalui VMS (visual monitoring system). Sistem tersebut juga membantu mengawasi operasi kapal tanpa SIPI (surat izin penangkapan ikan), transshipment, dan pelanggaran di pelabuhan muat.

(JPC)

rn