Penegakan Hukum PPKM Darurat Dilakukan secara Tegas, Namun Tetap Manusiawi

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo yakni, dengan memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara tidak berlebihan namun tegas.

Ia menjelaskan, pemberlakuan PPKM dimaksudkan untuk keselamatan masyarakat. Meski demikian, pihaknya tak membenarkan adanya upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat.

“Perlu dilakukan langkah tegas, tapi tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan, eksesif,” tegasnya lewat keterangan resmi, Minggu (18/7).

Aparat penegak hukum maupun Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah harus menjalankan profesinya sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia pun berharap kasus yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, tak kembali terjadi.

“Tapi jangan sampai mengurangi moril teman-teman, karena ini risiko kita bekerja. Yang penting jaga, jangan sampai emosi,” pesannya.

Guna meminimalisasi penegakan hukum yang tak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ia mengaku, pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Kasatpol PP seluruh Indonesia.

Tito menggarisbawahi, pelaksanaan PPKM dilakukan sebagai komitmen pemerintah menyelamatkan masyarakat. Meski terdapat pembatasan yang tak mengenakan, aturan dalam kebijakan PPKM tetap harus dilakukan.

Penegakan hukum juga diperlukan guna mendisiplinkan masyarakat. Meski demikian, cara-cara humanis dan menjunjung tinggal nilai dan moral, mesti dikedepankan. (fin)rn(Fajar)rn