Connect with us

Nasional

Pengadilan Internasional Minta AS Kurangi Sanksi ke Iran

Published

on

Kabarpolitik.com – Pengadilan Internasional memberikan teguran terhadap pemerintahan Trump. Mereka memerintahkan Amerika Serikat (AS) untuk meringankan beberapa sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut termasuk pasokan barang-barang kemanusiaan dan keselamatan penerbangan sipil.

Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan, AS akan membatalkan perjanjian pada 1955 oleh kedua negara. Perjanjian tersebut memberikan dasar bagi pertukaran diplomatik yang ramah dan hubungan ekonomi keduanya, jauh sebelum revolusi Islam Iran mengubah kedua negara menjadi bermusuhan.

Teguran dari pengadilan internasional tersebut adalah sebagai tanggapan atas permohonan dari Teheran, setelah Trump pada Mei mengatakan, ia akan mundur dari perjanjian internasional 2015 yang membatasi ambisi nuklir Iran. Keputusannya diikuti oleh putaran pertama sanksi pada Agustus, dan putaran kedua jatuh tempo pada November.

Perintah pengadilan, dengan suara bulat yang dijatuhkan oleh 15 hakimnya menghasilkan sebuah perintah sementara gugatan Iran, sanksi akan melewati pengadilan, sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

“Keputusan itu sekali lagi membuktikan bahwa Republik Islam adalah benar dan sanksi AS terhadap orang-orang dan warga negara kita adalah ilegal dan kejam,” kata Kementerian Luar Negeri di Teheran, menurut media pemerintah.

Advertisement

Selama persidangan pada bulan Agustus, Iran berpendapat bahwa AS mencekik negara melalui agresi ekonomi dan melanggar Perjanjian Amity yang ditandatangani oleh kedua negara mengenai hubungan ekonomi dan hak konsuler pada tahun 1955, jauh sebelum revolusi Islam Iran mengubah mereka. menjadi musuh.

Pengacara untuk AS telah menyatakan bahwa Iran telah menyalahgunakan pengadilan karena tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini karena perselisihan tersebut melibatkan keamanan nasional Amerika.

Secara teori, pengadilan memutuskan, sanksi Amerika tidak termasuk makanan dan persediaan medis, tetapi telah menjadi sulit jika Iran dan perusahaan terlibat dalam transaksi keuangan internasional yang berkaitan dengan pembelian tersebut.

Di sisi lain, Presiden Iran Hassan Rouhani memuji Eropa karena mengambil langkah besar untuk mempertahankan hubungan bisnis meskipun penarikan Amerika dari perjanjian. Eropa menjanjikan pelonggaran sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran.

Pada 2016, Teheran mengajukan gugatan terhadap pembekuan hampir USD 2 miliar aset Iran di luar negeri.

Advertisement

(iml/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...