Connect with us

Nasional

Penyekatan di 1.038 Titik, Lalu Lintas di Ruas Tol Turun 40 Persen

Published

on

Kabarpolitik.com, BOGOR – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat, terdapat penurunan lalu lintas di ruas tol menuju Jakarta. Penurunannya diklaim mencapai 40 persen.

“Dari tanggal 3-6 Juli sebelum itu ada 1.900.000 sekian. Kemudian dievaluasi untuk dari tanggal 6-16 ini hanya 1.100.000. Rata-rata mengalami hampir 40 persen penurunan,” kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan, Senin (19/7).

Rudi menjelaskan, data tersebut didapat berdasarkan laporan PT Jasa Marga. Selain itu, Polri juga melakukan pemantauan langsung di lapangan.

“Sabtu siang juga kita melakukan pemantauan patroli udara dengan Kabaharkam dan benar-benar di jalur tol sudah mengalami penurunan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Korlantas Polri kembali menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Secara keseluruhan titik penyekatan berjumlah 1.038 titik.

Advertisement

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menyebut, titik penyekatan tersebar dari Lampung sampai Bali. “Ya, bertambah jadi 1.038 (titik penyekatan),” kata Istiono saat dihubungi, Jumat (16/7).

Mantan Kapolda Bangka Belitung itu menjelaskan, penambahan titik penyekatan dilakukan karena mobilitas masyarakat masih cukup tinggi. Sehingga butuh upaya untuk kembali menekan mobilitas tersebut. (jpc/fajar)

Berikut sebaran 1.038 titik penyekatan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali:

Lampung: 21 lokasi terdiri dari 2 lokasi di jalan tol, 17 lokasi di jalan non tol dan 2 lokasi di pelabuhan.Banten: 20 lokasi diantaranya 2 lokasi di jalan tol, 17 lokasi di jalan non tol dan 1 lokasi di pelabuhan.Metro Jaya: 100 lokasi diantaranya 15 lokasi di jalan tol dan 85 lokasi di jalan non tol.Jabar: 353 lokasi terdiri dari 21 lokasi di jalan tol dan 332 lokasi di jalan non tol.DIY: 23 lokasi di semua jalan non tol.Jateng: 271 lokasi diantaranya 27 lokasi di jalan tol dan 244 lokasi di jalan non tol.Jatim: 209 lokasi terdiri dari 19 lokasi di jalan tol, 189 lokasi di jalan non tol dan 1 lokasi di pelabuhan.Bali: 41 lokasi terdiri dari 38 lokasi di jalan non tol dan 3 lokasi di pelabuhan.rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...