Connect with us

Politik

Perjelas Konsep di RUU, Ahmad Irawan: BPKH Harus Hati-Hati Lakukan Tindakan Hukum Privat

Published

1 tahun ago

on

rnAnggota Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Irawan, menyoroti perlunya kejelasan konsep kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pengelolaan keuangan haji. rnDalam rapat pleno atas usulan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU pengelolaan keuangan haji, Irawan menekankan bahwa konsep BPKH sebagai badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan hukum privat perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, lembaga yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata pada umumnya adalah badan hukum privat. rn“Karena itu konsep BPKH yang bersifat publik namun diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum privat harus dirumuskan dengan hati-hati,” kata Irawan dalam Pleno di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). rnIa mencontohkan beberapa lembaga dengan karakter serupa seperti Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Sovereign Wealth Fund. Namun, berbeda dengan lembaga-lembaga tersebut yang mengelola dana pemerintah, sumber keuangan haji berasal dari dana setoran calon jemaah yang bersifat titipan.rn“Namanya titipan, kalau berkurang ya bisa dikategorikan sebagai penggelapan. Maka kehati-hatian dalam pengelolaan dana ini wajib dijaga,” ujarnya.rnLebih lanjut, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti ketentuan dalam RUU yang memungkinkan BPKH menanamkan dana haji dalam berbagai instrumen investasi seperti surat berharga, emas, investasi langsung, dan bentuk lainnya. rnMenurutnya, investasi langsung yang berpotensi memakan waktu lama untuk memperoleh keuntungan harus diperhitungkan secara cermat agar tidak mengganggu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. rn“Jangan sampai anak usaha BPKH justru tidak bisa mengembalikan modal dalam waktu cepat, dan akhirnya mengganggu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji,” tambahnya.rnSelain itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi. Perubahan paradigma sistem haji yang sedang dirumuskan, menurutnya, harus disosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.rn“Contohnya waktu Arab Saudi memperbolehkan umrah mandiri, di sini malah ada asosiasi yang menolak. Ini menunjukkan kita belum sinkron dengan perubahan kebijakan di sana,” pungkasnya. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik6 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik6 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik6 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik6 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik6 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik6 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik6 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik6 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik6 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik6 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...