Connect with us

Nasional

Petinggi Parpol Minta Jabatan Komisaris BUMN, Ustaz Tengku Zulkarnain: Politik “Dagang Babi”?

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Pengakuan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir terkait permintaan sejumlah petinggi partai politik agar kader mereka didudukkan sebagai komisaris BUMN menjadi perbincangan publik.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada beberapa jabatan komisaris BUMN merupakan kader partai atau relawan pendukung pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Ustaz Tengku Zulkarnain pun angkat bicara. Termasuk pengakuan Erick Thohir yang tidak dapat mengakomodir nama-nama yang diusulkan politisi PDIP Adian Napitupulu untuk menjabat di kursi komisaris BUMN.

“Erick DIMINTA bagi bagi KURSI empuk Komisaris dan Jabatan di BUMN…? Politik “dagang babi”…? Anchooor…!” tulis @ustadtengkuzul, Senin (20/7/2020).

Di unggahan lainnya, Tengku Zulkarnain juga menyebutkan jika BUMN merupakan milik rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.

Advertisement

“BUMN itu milik rakyat. Jika bangkrut rakyat juga yg merasakan. BUMN bukan milik kakek kalian. Tidak boleh seenaknya saja… Begitu kata Orang Medan…,” tulisnya.

Sebelumnya, Kementerian (BUMN) telah menegaskan bahwa pengangkatan sejumlah direksi dan komisaris milenial di perusahaan BUMN didasari atas kapabilitas yang dimiliki.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, mayoritas penduduk Indonesia adalah anak muda. Jadi, sudah sewajarnya jika dunia birokrasi, khususnya di BUMN diisi oleh anak-anak muda yang memiliki kemampuan manajerial.

“Saya pikir jangan dikotomi, seakan-akan ini eksperimen atau ini sebuah kebijakan yang sekedar menghibur sekelompok orang, bukan itu. Kalau kita lihat penduduk Indonesia mayoritas ini anak mudah,” ujar Erick dalam sesi wawancara yang diunggah dalam akun Instagramnya @erickthohir, Minggu (11/7/2020).

Kata dia, sejak awal dipercaya menjadi Menteri BUMN, dirinya berkeinginan keras untuk merekrut sejumlah milenial yang berkompeten untuk mengisi posisi strategis di kementeriannya. Targetnya sebanyak 50% milennial yang mengambil peran penting di BUMN.

Advertisement

Bahkan, dirinya membandingkan kementerian yang dipimpinnya dengan Astra Group. Kata Erick, di perusahan swasta tersebut ada 70%milenial yang mengisi posisi penting. (msn/fajar)

rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...