Connect with us

Nasional

PGRI, NU dan Muhammadiyah Mundur dari POP, Nadiem Makarim: Tidak Perlu Khawatir

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah kompak mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Meski begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan tetap melanjutkan program nasional tersebut.

Nadiem Makarim meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) yang lulus seleksi agar tidak khawatir dengan adanya evaluasi lanjutan POP.

“Untuk ormas penggerak yang lulus seleksi tidak perlu khawatir dengan adanya evaluasi lanjutan ini, karena program ini akan dilaksanakan. Kami ingin memastikan bahwa yang telah kita lakukan, dengan standar integritas yang tinggi,” ujar Nadiem dalam taklimat media secara daring di Jakarta, dikutip dari Jawapos, Sabtu (25/7/2020).

Nadiem menambahkan ormas yang lulus seleksi nantinya, bisa melaksanakan semua gerakannya dengan motivasi yang tinggi dan dukungan masyarakat dan ormas di Indonesia.

Advertisement

Evaluasi lanjutan itu bertujuan untuk memastikan integritas program tersebut terjamin.

“Untuk itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua insan masyarakat yang telah memberikan berbagai macam input. Kami berkomitmen untuk menyempurnakan program ini,” kata dia.

Evaluasi akan dilakukan dalam waktu tiga pekan dan dilakukan secara intensif dengan melibatkan banyak pihak.

“Dasar melakukan evaluasi ini, untuk memastikan bahwa saat ormas terpilih bisa mengimplementasikan programnya, mereka melakukannya dengan dukungan penuh masyarakat, dan percaya diri menggerakkan reformasi pendidikan,” terang dia.

Untuk parameter yang dievaluasi adalah pertama, apakah sudah mengikuti standar akuntabilitas terbaik tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Audit, yang tidak hanya internal tapi juga membawa pihak eksternal.

Advertisement

Kedua, setiap ormas harus diverifikasi lagi untuk memastikan kredibilitas dan integritas masing-masing ormas itu terjamin.

“Kami berhati-hati melakukan pendalaman. Ketiga, masing-masing ormas harus memastikan program yang mereka lakukan bisa dilakukan di masa pandemi ini. Pelatihan dan lainnya pada masa pandemi ini harus kami dalami,” jelas Nadiem lagi.

Pihak yang dilibatkan dalam evaluasi itu adalah ormas yang sudah berpuluh tahun berdedikasi di dunia pendidikan, dan pakar pendidikan yang ingin membantu reformasi pendidikan.

“Harapan saya dari program ini, ada perspektif baru dalam strategi perubahan reformasi suatu sekolah, pelatihan guru, kurikulum. Banyak sekali bibit-bibit inovasi kita yang ada di ormas-ormas kita,” ujarnya.

Program Organisasi Penggerak dirancang agar Kemendikbud dapat belajar dari inovasi-inovasi pembelajaran terbaik yang digerakkan masyarakat. Kemendikbud memberikan dukungan untuk memperbesar skala gerakan agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Advertisement

Saat ini 4.464 organisasi telah mendaftar di program POP dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri atas seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi.

Program ini nantinya akan fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Program Organisasi Penggerak diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat pada 10 Maret 2020.

Program itu dirancang untuk mendorong terciptanya sekolah-sekolah penggerak dengan cara memberdayakan masyarakat melalui dukungan pemerintah.(one/pojoksatu)

rn(Fajar)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...