Connect with us

Nasional

Pimpinan MPR Banyak Diperebutkan Elite Parpol

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Komposisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), masih terus dibahas partai-partai yang lolos ke DPR. Posisi yang saat ini diduduki Zulkifli Hasan mulai banyak diperebutkan banyak elite parpol.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menduga, hanya akan ada dua paket calon pimpinan MPR. Nama-nama kader partai nantinya akan dimasukan dalam dua paket tersebut.

“Kita menduga, hanya akan ada dua paket,” ujar Hendrawan dalam diskusi 4 Pilar yang digelar oleh Humas MPR di Pressroom Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (9/7).

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR DPD dan DPRD (MD3) dari paket pimpinan MPR tersebut akan ada satu perwakilan dari DPD. Sehingga ia menduga hanya akan ada dua paket pimpinan MPR.

“Jadi memang sesuai Undang-Undang tetap harus ada Wakil DPD. Nanti kita lihat saja pakai satu dan dua” katanya.

Advertisement

Hendrawan menjelaskan, sulit adanya paket pimpinan MPR lebih dari dua. Karena ‎jika lebih dari dua jumlah dukungan akan sangat sedikit dari partai-partai yang lolos ke parlemen.

“Kalau tiga, dukungannya sedikit sekali dong,” ungkapnya.

Selain itu, Hendrawan juga menuturkan, ada wacana agar paket pimpinan bersifat cair, tidak berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden.

“Paket ini nantinya dipersaingkan, Zaman pak Zulhas kita voting sampai pukul 3.20 pagi, saya ingat betul itu, siapa yang menang ini akan menjadi pimpinan kita bersama,” pungkasnya.

Tidak menutup kemungkinan paket pimpinan MPR yang terbentuk nanti merupakan campuran antara partai pemerintah dengan partai koalisi.‎

Advertisement

Misalnya menurut Hedrawan ada fraksi partai yang sekarang di koalisi pemerintah, bergabung dengan paket pimpinan MPR yang dimotori Gerindra.

Ataupun sebaliknya ada partai yang sebelumnya berada di koalisi oposisi kemudian bergabung dengan paket pimpinan yang dimotori PDIP.

“Contoh, PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, terus satu DPD, misalnya PPP ditinggal misalnya, karena yang paling kecil 19 kursi kan. terus kemudian disambut pihak gerindra, PKS, Pan Demokrat,” tuturnya.

Hendrawan menambahkan, paket pimpinan MPR juga dinamis. Tidak hanya mengakomodir kepentingan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin saja. Melainkan partai-parai lain juga diberikan kesempatan untuk bisa menempati kursi pimpinan MPR.

Pengamat: Tak Jadi Menteri, AHY Lebih Leluasa Bermanuver untuk 2024

Kader Golkar Tak Pede Bertarung di Pilkada Gowa

Advertisement

Ahmad Muzani Sebut Tak Masalah Gerindra Oposisi

“Karena saya kira MPR itu lebih guyub ya. Orang sudah tidak tersekat jadi ini partai oposisi ini koalisi pemerintah,” ungkapnya.

Diketahui, saat ini sudah ada beberapa partai yang membidik kursi Ketua MPR periode mendatang. Mulai dari Partai Golkar, PKB, Nasdem hingga Partai Gerindra.

Adapun paket itu nantinya akan diisi oleh kader partai yang lolos ke DPR. Setelah itu nantinya anggota dewan memilih paket tersebut. Memilih komposisi paket A, atau B untuk bisa menjadi pimpinan MPR.

Diprediksi, jumlah pimpinan MPR ke depan sesuai dengan UU MD3 kembali menjadi 5 orang. Karena sebelumnya ada usulan bahwa pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang sehingga bisa mengakomodir pihak oposisi.

Advertisement

“10 tidak perlu, kita tegas soal itu,” ujar Hendrawan.

Banyak sedikitnya porsi pimpinan, menurut Hendrawan, tentu sangat menyangkut anggaran. Karena itu, anggaran negara harus dikelola seefisien mungkin. “Jadi pimpinan MPR cukup 5 saja dengan kompisisi 1 ketua dan 4 wakil ketua,” paparnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...