Connect with us

Nasional

PKS: Kalau Kebijakan Jokowi Lambat, Kami Ingin Percepat

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap resmi menjadi bagian pemerintah atau menjadi oposisi. Sikap resmi PKS itu akan ditentukan melalui sidang majelis syuro sebagai lembaga tertinggi pengambil kebijakan partai.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan sidang Majelis Syuro untuk merespons perkembangan politik pasca Pilpres 2019,” kata Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS, Suhud Alynudin saat dihubungi awak media, Selasa (2/7).

Suhud menyadari, PKS memiliki kecenderungan menjadi pihak oposisi di pemerintahan periode 2019-2024. Terlebih PKS ialah partai yang sempat tergabung di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Diketahui koalisi tersebut mengusung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres 2019. Prabowo – Sandiaga ialah penantang bagi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pilpres 2019. “Saat ini kami masih tetap dengan sikap semula,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut sidang majelis syuro yang akan menentukan sikap politik partai ke depan. Mardani memperkirakan sidang digelar setelah Hari Raya Iduladha pada Agustus 2019.

Advertisement

Nama-nama Menteri Beredar, Ada Yusril, Mahfud, Yenny, Djarot, dan Erick

Rakyat Hong Kong Ingin Lengserkan Carrie Lam

BKKBN Program KB 2 Anak Cukup, Gubernur Canangkan 4 Anak

“Perkiraan saya, paling lama bakda Iduladha,” jelas Mardani kepada wartawan, Selasa (2/7).

Meski begitu, Mardani berharap, sidang majelis syuro partai sesuai dengan harapan pribadinya yakni tak masuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. PKS diharapkannya setia menjadi oposisi. “Harapan saya istikamah sebagai oposisi,” kata Mardani.

Menurut dia, peran menjadi oposisi bukan hal buruk dalam politik. Rakyat banyak diuntungkan dengan kuatnya peran oposisi bagi pemerintah. “Kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat, kami mau mempercepat. Nah, yang untung ialah rakyat dan publik itu sendiri,” pungkas dia. (jpnn)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...