Connect with us

Jabodetabek

Polri kirim 1.600 Pasukan Tambahan Untuk Pengamanan PON XX Papua

Published

on

JAKARTA – Polri mengirimkan sekitar 1.600 pasukan tambahan untuk membantu pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan digelar di Papua Oktober mendatang.

Pengiriman pasukan itu dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah bumi Cenderawasih itu.

“Backup pasukan 16 SSK (Satuan Setingkat Kompi) untuk bantu PAM (pengamanan) PON,” kata Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Imam Sugianto, Kamis (9/9/2021).

Sebagai informasi, 1 SSK lazimnya berisi sekitar 100 orang pasukan. Pada umumnya kompi terdiri dari tiga atau empat peleton.

Imam menerangkan bahwa pasukan yang akan dikirimkan ke Papua nantinya akan berasal dari Korps Brigade Mobil (Brimob) se-Nusantara.

Advertisement

Namun, ia belum merincikan lebih lanjut mengenai daerah-daerah yang akan mengirimkan pasukan untuk mengamankan PON nantinya.

Diketahui, PON dipastikan akan digelar sesuai rencana pada 2-15 Oktober mendatang.

Namun demikian, pemerintah belum memutuskan apakah kegiatan tersebut akan dilakukan dengan atau tanpa penonton.

Polda Papua menyatakan bahwa KKB dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Komine Nasional Papua Barat (KNPB) diantisipasi sebagai ancaman uatma saat pelaksanaan PON nanti.

Kedua hal tersebut nantinya akan diantisipasi melalui simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) jelang gelaran kegiatan.

Advertisement

“Ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari Kelompok KKB dan KKP, perlu diantisipasi juga aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh KNPB untuk mencoba menggagalkan atau membuat rusuh pada saat pelaksanaan PON XX Papua,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9).

Dia menerangkan, hal tersebut diantisipasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua untuk menjaga setiap kegiatan dari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi.

Selain itu, kata dia, kepolisian juga telah menyiapkan mekanisme pengawalan dan pengaturan arus lalu lintas agar dapat dipahami oleh seluruh personel saat simulasi Sispamkota dilaksanakan.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...