Connect with us

Nasional

Polri Siapkan 9 Pati sebagai Capim KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Viral surat Kapolri berisikan daftar 9 nama perwira tinggi (Pati) Polri, yang akan diajukan sebagai Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalamnya ada nama-nama Pati Polri yang menduduki jabatan strategis.

Di antaranya Wakabareskrim Polri, Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekum yang bertugas di BSSN, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Coki Manurung, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri, Irjen Abdul Gofur.

Pansel KPK Sudah Terima 11 Pendaftar, ICW Tak Ingin dari Polri

Adapula nama Brigjen Muhammad Iswandi Pati Polri dalam penugasan di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karosunluhkam Divkum Polri Brigjen, Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Juansih, dan Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Sri Handayani.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan daftar tersebut belum final. Masih berpotensi berubah. Polri masih membuka untuk nama-nama lain.

Kenali 3 Tanda Saat Tubuh Kekurangan Serat

“Barusan saya ditelepon staf SDM bahwa nama-nama tersebut belum final,” ujar Dedi saat dihubungi wartawan, Kamis (20/6).

Advertisement

Dedi menuturkan, regulasi sesuai peraturan Kapolri terkait pelibatan anggota di instansi KPK harus ada penugasan khusus. Oleh sebab itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi kelengkapan administrasi, kompetensi, rekam jejak dan lain-lain.

Yusril Sebut Kesaksian Keponakan Mahfud MD Tak Berarti Apa-apa

Polri dalam hal ini enggan terburu-buru. Mengingat pendaftaran yang dibuka oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK juga sampai 4 Juli 2019. Polri akan memanfaatkan sisa waktu 2 pekan ini untuk melakukan pemeriksaan secara internal. “Apabila sudah final, tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada Pansel Capim KPK,” tegas Dedi.

Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan target penyelesaian daftar finalnya yaitu pada 3 Juli mendatang. “Targetnya H-1 sebelum masuk ke pendaftaran,” pungkas Dedi. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...