PPDB Zonasi Tuai Keluhan, Mendikbud Pasrah Disumpah Serapah

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Banyak siswa tidak bisa tertampung di sekolah negeri lantaran keterbatasan sarana prasarana dan PPDB sistem zonasi.

Untuk mengatasinya, Mendikbud, Muhadjir Effendy menyarankan orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.

“Jumlah dan kapasitas sekolah memang belum memadai dibanding populasi siswa. Kalau banyak yang kecewa tidak bisa masuk sekolah negeri ya wajar. Memang tidak mungkin semua siswa tertampung di sekolah negeri,” kata Menteri, Muhadjir di Jakarta, Senin (24/6).

Kalau akhirnya harus memilih sekolah swasta, lanjutnya, tanggung jawab pemda harus segera meng-upgrade.

Meningkatkan sekolah-sekolah swasta agar standar pelayanan minimum sekolah itu terpenuhi. Artinya, daerah juga bertanggung jawab mengurus sekolah swasta.

VIDEO: Ombusdman Sulsel Buka Posko Pengaduan PPDB

Sekolah swasta juga begitu. Tidak boleh semena-mena. Mentang-mentang sudah dapat limpahan siswa dari sekolah-sekolah negeri kemudian seenaknya melayani siswanya.

“Ingat ya. Ada saatnya sekolah swasta yang tidak kompetitif kami tutup. Jadi perlakukan anak-anak dengan baik,” tegasnya.

Mengenai kemungkinan menambah sekolah negeri baru, menurut Muhadjir sangat memungkinkan.

Justru itulah peran sistem zonasi. Penambahan sekolah baru akan berangkat dari peta yang ada sekarang.

PPDB Sistem Zonasi, Begini Harapan Direktur MIND

“Nanti ini kan ketahuan ada kecamatan yang enggak ada SMP nya, ada satu zona ternyata hanya satu SMA. Dulu-dulunya kan enggak pernah tahu dan daerah tenang-tenang saja. Karena dia tidak merasa perlu menambah,” ucapnya.

“Sekarang kan ketahuan setelah diprotes PPDB jalur zonasi. Bagaimana kita memilih sekolah kalau ternyata di situ tidak ada.

“Ini masyarakat bersuara. Memang yang disumpah serapah saya. Namun, sebetulnya yang bertanggung jawab (daerah) itu yang mestinya diprotes. Enggak apa-apa kalau saya disumpahi, disumpah serapah enggak apa-apa,” sambungnya.

Akses Sulit, Pendaftaran PPDB Ditunda 1×24 Jam

Namun, Muhadjir meminta daerah harus menyadari bahwa sekarang harus bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhan dan layanan dasar kepada rakyatnya.

Dia mengingatkan, pendidikan itu adalah bagian dari pelayanan dasar yang harus diberikan kepada rakyat.

Apalagi 64 persen anggaran sudah ditransfer ke pemda sehingga tidak mungkin Kemendikbud meng-cover seluruh Indonesia. Mendikbud mengatakan demikian setelah banyak orang tua protes soal PPDB sistem zonasi. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn