Prabowo Subianto Hadiri Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OPM Beyond 2024

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OPM Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian Proyek Strategi Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kamis (18/7/2024), di The St. Regis Jakarta.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres No. 9 tahun 2016 dan diperbaharui dengan Perpres No. 23 tahun 2021. Pemerintah telah terlebih dulu meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 1.0 pada tahun 2018.

Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI ini, Prabowo menyatakan bahwa telah diinstruksikan Presiden Jokowi untuk mewakili dan menyampaikan catatan serta pointers dari Presiden Jokowi.

“Baru saja kita diberi presentasi tentang upaya untuk membuat satu infrastruktur percepatan pembangunan fisik, juga ada infrastruktur konektivitas dan juga infrastruktur pengelolaan. Dengan One Map Policy (OMP) yang sangat strategis akan menciptakan suatu efisiensi, sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Menhan.

“Kecepatan sekarang adalah suatu elemen dari pada pemerintahan yang efektif karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras. Sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik itulah yang akan meraih investasi,” imbuhnya.

Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setingginya kepada semua yang terlibat dan telah bekerja keras untuk menyusun kebijakan satu peta ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, per Juli 2024 telah diselesaikan 151 tematik dari 23 kementerian dan lembaga (KL) di 38 provinsi yang menjadi bagian dari rencana aksi Kebijakan Satu Peta, mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman. Selain itu, kebijakan ini juga telah menyelesaikan permasalahan lahan hampir 20 hektare.