Presiden Prabowo Bahas Evaluasi Haji 2026 dan Peningkatan Layanan Jemaah Bersama DPR dan Kementerian Haji

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah, pimpinan DPR RI, serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan dengan baik. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan guna memastikan kualitas penyelenggaraan haji terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Irfan, sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berjalan sangat konstruktif. Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan ibadah haji dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap berjalan optimal.

“Alhamdulillah hari ini saya bersama DPR bertemu dengan Bapak Presiden. Kami sangat senang karena Bapak Presiden memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” ujar Irfan.

Irfan menjelaskan bahwa meskipun Kementerian Haji dan Umrah baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, berbagai persiapan yang sempat tertinggal berhasil dikejar dengan baik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sejumlah capaian positif berhasil diwujudkan dalam penyelenggaraan haji tahun 2026, di antaranya percepatan penerbitan visa jemaah, distribusi kartu Nusuk yang sudah dilakukan sejak di Tanah Air, hingga peningkatan kualitas layanan akomodasi dan transportasi.

“Visa berhasil diterbitkan lebih cepat, kemudian kartu Nusuk sudah dibagikan sejak di Indonesia sehingga tidak ada lagi cerita jemaah terpisah dari keluarganya, tidak mendapatkan hotel, atau tercecer ketika berada di Arab Saudi. Ini merupakan kemajuan yang sangat signifikan,” jelasnya.

Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk terus berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut memberikan sejumlah arahan strategis untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kepala Negara menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan konsumsi, perencanaan yang lebih dini, serta peningkatan kualitas hotel dan akomodasi yang digunakan oleh jemaah Indonesia.

“Bapak Presiden memberikan berbagai masukan untuk peningkatan pelayanan tahun 2027, mulai dari kualitas makanan yang harus dipersiapkan lebih baik, layanan yang lebih matang sejak awal, hingga peningkatan kualitas hotel dan penginapan bagi jemaah Indonesia,” kata Irfan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan konsep Kampung Haji yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membantu menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Irfan, Presiden menilai Kampung Haji berpotensi memberikan manfaat besar bagi jemaah Indonesia apabila dapat diwujudkan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR RI.

“Beliau ingin Kampung Haji menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan sekaligus menekan biaya haji. Tentu konsep ini akan terus dibahas bersama DPR dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, mulai dari nilai tukar, kenaikan harga avtur, kondisi global, hingga penyesuaian biaya layanan dari Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menaruh perhatian serius terhadap upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama. Meski pemerintah telah berhasil menurunkan masa tunggu di sejumlah daerah yang sebelumnya mencapai 35 hingga 50 tahun, Presiden menilai upaya tersebut masih perlu terus ditingkatkan.

“Tahun ini kita berhasil memastikan masa tunggu maksimal sekitar 26 tahun, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki masa tunggu sangat panjang. Namun bagi Presiden, hal tersebut masih belum cukup. Beliau meminta agar pemerintah terus mencari terobosan agar masa tunggu jemaah bisa dipersingkat secara lebih signifikan,” ungkap Irfan.

Pertemuan di Hambalang tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi pelayanan, kenyamanan, maupun efisiensi biaya, sehingga masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lebih aman, nyaman, dan khusyuk.