Politik
Presiden Prabowo Paparkan Capaian Strategis Satu Tahun Pemerintahan
Published
12 bulan agoon
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memaparkan sejumlah capaian strategis selama satu tahun pemerintahan, meliputi reformasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan pertahanan, dan pembangunan infrastruktur nasional.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden menegaskan langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hakim sebagai bagian dari reformasi peradilan. Pemerintah menaikkan gaji hakim tingkat rendah hingga 280 persen guna memastikan independensi dan integritas lembaga peradilan.
“Kita ingin hakim-hakim hidup layak dan terhormat supaya tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun,” tegas Presiden.
Presiden juga mengapresiasi keberhasilan aparat penegak hukum yang berhasil menyelamatkan Rp13 triliun dari total Rp17 triliun uang negara berdasarkan putusan pengadilan.
“Hakim-hakim kita punya hati nurani dan keberanian. Akhirnya kita selamatkan Rp17 triliun uang rakyat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran rawan korupsi untuk program yang langsung menyentuh rakyat. Presiden menegaskan komitmen bahwa tidak ada lagi kasus korupsi yang tak tersentuh hukum.
“No more untouchable. Saya terima kasih kepada aparat penegak hukum yang tegar menjalankan tugas mulia ini,” kata Presiden.
Di sisi lain, pemerintah juga mencatat kemajuan dalam penyelamatan aset negara, termasuk penertiban tambang ilegal dan penguasaan kembali lahan sawit yang melanggar hukum.
“Kalau ada yang protes, ya itu pihak yang melanggar hukum. Mereka mencuri kekayaan rakyat, menyebabkan banyak rakyat masih miskin,” ucap Presiden.
Di bidang pertahanan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penambahan batalyon dan peningkatan kesiapsiagaan. Indonesia juga siap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah.
“Saya sudah perintahkan TNI siap mengirim 20 ribu personel untuk mendukung penyelesaian di Gaza dan perdamaian di Timur Tengah,” ungkapnya.
Sementara di bidang infrastruktur, Presiden menyoroti pembangunan tanggul laut sepanjang 535 kilometer di pantai utara Jawa untuk melindungi kawasan industri dan lahan pertanian dari ancaman kenaikan permukaan laut.
“Sekitar 60 persen industri kita ada di pantai utara Jawa. Puluhan ribu hektare sawah subur juga harus kita selamatkan,” tutup Presiden.
Kunker ke Kaltara, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 880/Banuanta di Bulungan: Tegaskan Kemampuan Tempur dan Teritorial Pembangunan untuk Kedaulatan Perbatasan
Gerindra Jaksel Kembali Gelar ASRI, Tanam Puluhan Bibit Pohon di Setu Rawa Lindung
Hadirkan Senyum Pascagempa NTT, PIRA Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga
Bahas Revisi UU LLAJ, Danang Wicaksana Soroti Masalah ODOL hingga Nasib Transportasi Daring
Bob Hasan Dorong RUU Satu Data Indonesia Hadirkan Pengaturan Baru
Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Jenderal Listyo Sigit dan Komjen Polisi Dedi Prasetyo
Presiden Prabowo Saksikan Sumpah Ketua Ombudsman Baru, Pengawasan Layanan Publik Diperkuat
Presiden Prabowo Lantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

