Connect with us

Politik

Presiden Prabowo: Penyelamatan Rp31,3 Triliun Harus Kembali untuk Kesejahteraan Rakyat

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara telah dilakukan secara konsisten dalam kurun satu setengah tahun terakhir. Ia menyebut capaian tersebut sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap potensi kerugian negara dapat dikembalikan dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat.

“Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan, besarnya dana yang berhasil diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata. Ia menilai capaian tersebut bahkan berpotensi melampaui realisasi pembangunan sebelumnya yang masih terbatas.

“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Dengan dana ini, kita bisa melipatgandakannya, padahal masih banyak sekolah yang bertahun-tahun belum tersentuh perbaikan,” tuturnya.

Advertisement

Selain sektor pendidikan, Presiden juga menyoroti dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemanfaatan dana tersebut dapat memperluas program perumahan rakyat secara signifikan.

“Bisa kita bayangkan, jika digunakan untuk renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lebih dari 500.000 rumah dapat diperbaiki. Artinya, sekitar 2 juta rakyat bisa merasakan manfaatnya,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa penyelamatan juga mencakup penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai yang sangat besar. Ia menilai capaian tersebut memiliki potensi strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional.

“Satgas ini berhasil menguasai kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai sekitar Rp370 triliun. Sementara total APBN kita sekitar Rp3.700 triliun. Artinya, dalam 1,5 tahun, Satgas PKH telah menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” jelasnya.

Menurut Presiden, nilai aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik di seluruh Indonesia.

Advertisement

“Dengan Rp370 triliun, kita bisa memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, memodernisasinya dengan digitalisasi, memperbaiki fasilitas dasar seperti MCK, hingga membangun ribuan jembatan di desa-desa. Kita bisa membayangkan perubahan besar bagi kehidupan rakyat dari hasil penyelamatan ini,” tegasnya.

Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah hak rakyat yang harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Pemerintah berkomitmen memastikan kekayaan negara tidak lagi bocor, melainkan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...