Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Subianto Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 Guna Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Pemerintahan

Published

on

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024) siang. Peluncuran e-katalog terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok kerja yang selama ini berkoordinasi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan hari ini berhasil menyelenggarakan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Menurut Presiden, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Katalog versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi biaya pengadaan barang dan jasa sebesar 20-30 persen serta menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen,” kata Presiden.

Presiden juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.

Advertisement

“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dibandingkan dengan beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, ketidakefisienannya itu mencapai 30 persen,” ungkap Presiden.

Presiden berharap penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Marilah kita mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya, antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, kepemimpinan yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya, di ujungnya kita harus berani menegakkan hukum,” pungkas Presiden.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...