Connect with us

Jabodetabek

Puan Maharani Sebut Pandemi Momentum Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali didaulat menjadi salah satu panelis dalam konferensi para ketua parlemen dunia di Austria, Selasa (7/9/2021).

Kali ini, Puan diminta menjadi panelis dalam salah satu forum pada Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP).

Bersama ketua parlemen negara lain, Puan memimpin jalannya forum yang bertajuk ‘Achieving Sustainable Development Requires More Attention on Human Well-being and Environmental Preservation Than on Economic Growth’. 

Pada general debate pertama di WCSP itu, Puan menyatakan perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan hijau sebagai fondasi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan upaya perlindungan lingkungan.

Selain itu juga untuk meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, dan secara umum untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam SDGs (Sustainable Development Goals).

Advertisement

“Pandemi telah memunculkan gagasan pentingnya lebih memperhatikan keterkaitan antara berbagai aspek yaitu people, prosperity, and planet. Selain itu, pandemi merupakan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan ekonomi agar menjadi lebih hijau dan inklusif,” kata Puan.

Dengan demikian, menurutnya, dunia bisa lebih resilience (mampu bangkit dan pulih) serta siap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi dan krisis lain di masa depan.

Puan menyebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas di masa paska pandemi Covid-19, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi.

“Tapi juga memperhatikan pemerataan, menciptakan lapangan kerja, yang mengurangi ketimpangan, pembangunan berdimensi lingkungan, dan pembangunan yang rendah karbon,” ucap mantan Menko PMK itu.

Sisi lain, Puan menilai tidak perlu mengkontradiksi antara pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

Advertisement

Dalam sesi ini, peserta menyampaikan pandangan pro dan kontra terkait tema perlunya perhatian yang lebih besar pada aspek kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup daripada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pada isu tersebut, Puan menyatakan kontra. Sebab menurutnya perlu ada keseimbangan dan integrasi antara aspek kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi sebab ketiga aspek itu sama-sama penting.

“Kita memerlukan pendekatan yang komprehensif antara ketiganya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu merinci mengapa dunia  memerlukan pendekatan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan upaya perlindungan lingkungan.

Advertisement

Selain itu, disampaikan Puan, pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk melakukan meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan energi terbarukan.

"Bagi negara maju, karena telah mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi, tentu dapat berpaling mengalihkan perhatian kepada upaya perlindungan lingkungan hidup. Namun bagi negara berkembang, tetap diharapkan untuk melakukan pembangunan berimbang antara bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup,” paparnya.

Puan mengatakan, negara berkembang memerlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena masih harus mengentaskan kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, serta memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan.

Untuk itu, konsep ekonomi hijau dibutuhkan. Ia yakin dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga aspek tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan.

“Kita dapat melakukan ketiganya secara bersamaan dengan kebijakan yang tepat dan  kepemimpinan speakers parlemen,” imbuhnya.

Advertisement

Sebelumnya, Puan dipercaya menjadi panelis karena perannya dalam komite persiapan yang bertugas menyiapkan substansi konferensi para ketua parlemen dunia tersebut.

Selain itu, DPR RI yang berkolaborasi dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi tuan rumah gelaran First Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs pada akhir September 2021.

Forum dibuka dengan menampilkan sejumlah pembicara, yaitu Sekjen PBB, Presiden IPU, Presiden Parlemen Austria, dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB.

Hadir pula tamu undangan, yakni mantan Wakil Ketua Parlemen Afghanistan yang menyampaikan imbauan kepada para ketua parlemen dunia untuk memberi dukungan agar situasi di Afghanistan pulih kembali secara inklusif serta menghargai hak-hak perempuan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...