Connect with us

Jabodetabek

Puan Maharani Sebut Pandemi Momentum Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali didaulat menjadi salah satu panelis dalam konferensi para ketua parlemen dunia di Austria, Selasa (7/9/2021).

Kali ini, Puan diminta menjadi panelis dalam salah satu forum pada Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP).

Bersama ketua parlemen negara lain, Puan memimpin jalannya forum yang bertajuk ‘Achieving Sustainable Development Requires More Attention on Human Well-being and Environmental Preservation Than on Economic Growth’. 

Pada general debate pertama di WCSP itu, Puan menyatakan perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan hijau sebagai fondasi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan upaya perlindungan lingkungan.

Selain itu juga untuk meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, dan secara umum untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam SDGs (Sustainable Development Goals).

Advertisement

“Pandemi telah memunculkan gagasan pentingnya lebih memperhatikan keterkaitan antara berbagai aspek yaitu people, prosperity, and planet. Selain itu, pandemi merupakan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan ekonomi agar menjadi lebih hijau dan inklusif,” kata Puan.

Dengan demikian, menurutnya, dunia bisa lebih resilience (mampu bangkit dan pulih) serta siap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi dan krisis lain di masa depan.

Puan menyebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas di masa paska pandemi Covid-19, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi.

“Tapi juga memperhatikan pemerataan, menciptakan lapangan kerja, yang mengurangi ketimpangan, pembangunan berdimensi lingkungan, dan pembangunan yang rendah karbon,” ucap mantan Menko PMK itu.

Sisi lain, Puan menilai tidak perlu mengkontradiksi antara pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

Advertisement

Dalam sesi ini, peserta menyampaikan pandangan pro dan kontra terkait tema perlunya perhatian yang lebih besar pada aspek kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup daripada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pada isu tersebut, Puan menyatakan kontra. Sebab menurutnya perlu ada keseimbangan dan integrasi antara aspek kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi sebab ketiga aspek itu sama-sama penting.

“Kita memerlukan pendekatan yang komprehensif antara ketiganya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu merinci mengapa dunia  memerlukan pendekatan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan upaya perlindungan lingkungan.

Advertisement

Selain itu, disampaikan Puan, pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk melakukan meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan energi terbarukan.

"Bagi negara maju, karena telah mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi, tentu dapat berpaling mengalihkan perhatian kepada upaya perlindungan lingkungan hidup. Namun bagi negara berkembang, tetap diharapkan untuk melakukan pembangunan berimbang antara bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup,” paparnya.

Puan mengatakan, negara berkembang memerlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena masih harus mengentaskan kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, serta memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan.

Untuk itu, konsep ekonomi hijau dibutuhkan. Ia yakin dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga aspek tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan.

“Kita dapat melakukan ketiganya secara bersamaan dengan kebijakan yang tepat dan  kepemimpinan speakers parlemen,” imbuhnya.

Advertisement

Sebelumnya, Puan dipercaya menjadi panelis karena perannya dalam komite persiapan yang bertugas menyiapkan substansi konferensi para ketua parlemen dunia tersebut.

Selain itu, DPR RI yang berkolaborasi dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi tuan rumah gelaran First Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs pada akhir September 2021.

Forum dibuka dengan menampilkan sejumlah pembicara, yaitu Sekjen PBB, Presiden IPU, Presiden Parlemen Austria, dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB.

Hadir pula tamu undangan, yakni mantan Wakil Ketua Parlemen Afghanistan yang menyampaikan imbauan kepada para ketua parlemen dunia untuk memberi dukungan agar situasi di Afghanistan pulih kembali secara inklusif serta menghargai hak-hak perempuan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...