Connect with us

Nasional

Rampungkan Berkas, Kejati Bakal Periksa Saksi Kasus Lampu Jalan Lagi

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya di 144 desa Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel masih harus merampungkan berkas penyidikan. Pada proyek yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017 itu diperkirakan mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp17.937.500.000.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Salahuddin, mengatakan saat ini penyidik sementara merampungkan berkas penyidikan kasus tersebut. Dalam perkara ini, sudah ada puluhan saksi yang telah dimintai keterangannya. Termasuk sejumlah pejabat terkait yang diduga mengetahui pelaksanaan proyek.

”Tersangka dalam kasus ini juga telah dimintai keterangannya. Masing-masing Kabid BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) A Baharuddin Patajangi, dan Haeruddin selaku rekanan proyek. Tapi mereka masih diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Belum diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka,” jelas Salahuddin, kemarin.

Kasi Penkum beralasan, langkah tersebut ditempuh penyidik, karena masih ada beberapa saksi lagi yang masih akan dimintai keterangannya guna melengkapi bukti-bukti serta keterangan yang ada.

Dalam kasus ini, di tahun 2016 Pemkab Polman melalui dana ADD mengucurkan anggaran Rp4.610.074.000 untuk pengadaan lampu jalan tenaga surya melalui Sekertariat Daerah (Setda). Rekanannya adalah CV Zamzam.

Advertisement

Tahun 2016, kembali Pemkab Polman melalui Dinas Kesehatan menganggarkan proyek tersebut sebesar Rp889.020.000. Kali ini rekannya yakni Barman.

Selanjutnya, Setda Pemkab Polman mengalokasikan lagi sebesar Rp7.059.250.000. Rekanannya yakni PT Alif Pratama. Juga CV Binanga dengan anggaran sebesar Rp16.920.000.000 untuk pengadaan lampu jalan di 144 desa.

Sedangkan tahun 2017 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemkab Polman kembali lagi mengadakan proyek lampu jalan tersebut sebesar Rp188.00.000.
Kemudian, melalui Setda Pemkab Polman sebesar Rp8.941.680.000 yang dikerjakan oleh PT Alif Pratama, dan CV Binanga sebesar Rp13.536.000.000 (mat/bkm/fajar)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...