Connect with us

Nasional

Romi Sudah 2 Pekan di RS, KPK Belum Beber Penyakitnya

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–KPK mengevaluasi pembantaran eks Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi.

Bila tidak perlu dilakukan rawat inap, KPK akan membawa Romi ke Rutan KPK untuk menjalani masa tahanan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, sampai Senin (22/4), Romi sudah 20 hari dibantarkan di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati. KPK belum mau membeber secara detail penyakit yang diderita Romi hingga harus dibantarkan lebih dua minggu tersebut. ”Pembantaran tentu saja sepenuhnya bergantung pada hasil analisis dan diagnose dari dokter,” ujarnya, kemarin (22/4).

Menurut Febri, pembantaran Romi tidak mengurangi masa penahanannya sebagai tersangka. Namun demikian, pihaknya akan melakukan analisis mengenai sejauh mana perkembangan perawatan Romi, sehingga mengharuskan anggota DPR Komisi XI itu tetap menjalani rawat inap di RS Polri. ”Kalau sudah tidak dibutuhkan rawat inap, maka akan dicabut pembantarannya,” tegasnya.

Kenapa KPK tidak mencari second opinion sebagai pembanding analisis dokter RS Polri? Febri mengatakan, sejauh ini analisis pihak RS Polri masih dianggap relevan sebagai alasan pembantaran.

Advertisement

“Sejauh ini memang ada kondisi-kondisi yang membuat yang bersangkutan (Romi) harus dirawat inap,” tutur mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Di sisi lain, terkait gugatan praperadilan Romi, KPK meminta hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menunda persidangan. Sebab, KPK masih memerlukan waktu menyiapkan argumentasi menghadapi gugatan tersebut. ”Hakim juga sudah menentukan jadwal sidang berikutnya. Jadi kami akan proses dan nanti kami hadapi secara maksimal,” imbuhnya.

Febri menjelaskan, biro hukum KPK saat ini tengah menangani banyak perkara. Sehingga, mau tidak mau harus meminta waktu kepada hakim untuk lebih maksimal menghadapi gugatan Romi. Terlebih, perihal argumentasi pihak Romi yang menyebut bahwa mekanisme penyadapan yang dilakukan KPK tidak benar. (jpnn)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...