Connect with us

Nasional

Rumah Zakat Siap Berperan Aktif dalam Wujudkan Indonesia Bebas Stunting

Published

on

BOGOR— Rumah Zakat menyatakan siap untuk berperan dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting.

Hal itu disampaikan CEO Rumah Zakat, Nur Efendi, dalam Worskhop Pencegahan Ctunting bertajuk: Keluarga Sehat Islami dalam Membentuk Generasi Kuat Sejahtera di Institut Pertanian Bogor (IPB) Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2022).

Nur Efendi mengungkapkan, peran Rumah Zakat dalam meningkatkan kualitas gizi balita di Indonesia ini melalui program Desa Bebas Stunting.

Menurut Nur, daerah pedesaan memiliki peluang yang besar terhadap stunting. Salah satunya disebabkan minimnya edukasi kepada ibu hamil dan menyusui.

Dia menyebutkan berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka stunting di Indonesia menurun.

Advertisement

Hal ini bisa dilihat dari data tersebut, pada 2013 angka stunting di Indonesia turun menjadi 37,2 persen. Sementara pada 2018, turun menjadi 30,8 persen.

Meski begitu, menurutnya, jumlah anak stunting di Indonesia masih tergolong tinggi. Meskipun data dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan angka prevelensi stunting sebesar 24,4 persen.

“Dalam rangka mengurangi tingkat stunting di Indonesia Rumah Zakat turut berperan dalam meningkatkan kualitas gizi balita di Indonesia,” ujar dia.

Kegiatan ini digelar oleh Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (KPRK) MUI
Pada kesempatan ini, Rumah Zakat mengajak kolaborasi pada KPRK MUI, IPB dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk berkolaborasi menurunkan stunting di Indonesia.

Workshop ini terselenggara berkat kerja sama KPRK MUI dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan CEO Rumah Zakat.

Advertisement

Selain dilaksanakan secara offline, workshop stunting dengan tajuk “Keluarga Sehat Islami, Generasi Kuat Sejahatera” ini juga dilaksanakan secara virtual via zoom meeting.

Hadir dalam kesempatan ini di antaranya Ketua MUI Bidang PRK Prof Amany Lubis, Ketua KPRK MUI Dr Siti Marifah Maruf Amin, Rektor IPB Prof Arif Satria dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (Siti Nurmah Putriani, ed: Nashih)

[MUI]rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...