Sebut Awal 2019 Stok Beras Menipis, Ketum Perpadi Dinilai Sudah Pikun

Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang Sugiharto lagi-lagi tidak sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso yang menyebutkan akan ada kekosongan beras di bulan Januari hingga maret. Juga stok beras diperkirakan hanya sebanyak 3-4 juta ton seperti hitungan surplus dan stok di gudang Bulog.

“Pernyataan ini jelas keliru. Sebab saat ini sudah terjadi panen di beberapa daerah dan pada bulan September kemarin tercatat ada pertanaman padi sekitar 1,5 juta ha. Ini akan panen di Januari, hasil berasnya 900 ribu ton. Panen pun akan berlangsung bulan maret dan bulan seterusnya. Jadi terjadi panen sepanjang waktu,” demikian tegas Bambang di Jakarta, Jumat (2/11).

Bambang menekankan kondisi beras saat ini surplus 2,85 juta ton dan ditambah stok Bulog yang belum keluar masih ada 2,7 juta ton. Dengan begitu, stok beras cukup aman hingga Agustus 2019.

Selain itu, lanjutnya, ketersediaan beras juga terlihat dari cadangan beras di masyarakat dan pedagang juga masih cukup besar. Buktinya, aliran beras masuk Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) masih dua kali dari hari normal.

“Selain itu, stok harian PIBC masih mencapai 50 ribu ton sehingga 2 kali dari stok normal,” sebut Bambang.

“Di jaman Pak Sutarto Dirjen Tanaman Pangan memang polanya begitu. Januari defisit, tapi dengan pendekatan manajemen produksi yang baru terbukti 2 sampai 3 tahun terakhir ini tidak dikenal lagi masa paceklik di Januari,” pintanya.

Oleh sebab itu, Bambang menilai pernyataan Ketum Perpadi bahwa akan terjadi kekosongan beras pada bulan Januari 2019, sangatlah syarat dengan kepentingan untuk impor beras sehingga patut diduga berada di dalam lingkaran mafia impor. Kelompok ini pastinya menginginkan keuntungan besar dalam kurun waktu yang cepat yakni melalui impor, sehingga terus melemahkan kinerja pangan saat ini.

“Jadi jika bilang awal 2019 perlu impor lagi, menurut saya sih statemen itu perlu dipertanyakan justifikasi, motifnya impor untuk apa? Jangan-jangan masuk lingkaran mafia impor dan atau sudah pikun,” tandasnya.

rn
source