Sejak 2004, Sebanyak 434 Kepala Daerah Terjerat Kasus Hukum

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri menyebut ada 434 kepala daerah terkena kasus hukum sejak tahun 2004. Tapi saat ini, jumlah kepala daerah diproses hukum mengalami penurunan.

“Kita mencatat dari 2004, ada 434 kepala daerah yang terjerat soal hukum, tapi tren ini kita mencatat sampai dengan Oktober 2018 trendnya sebenarnya menurun,” ujar Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik Piliang, dalam diskusi ‘Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Pada periode 2004-2009, ada 241 kepala daerah yang terkena persoalan hukum. Sedangkan pada periode 2009 hingga 2014 jumlahnya menurun.

“Catatan kita 2004 sampai 2009 ada 241 kepala daerah yang terkena persoalan hukum. 2009 sampai 2014 menjadi 101 yang turunnya cukup drastis,” kata Akmal.

Selanjutnya, pada tahun 2014 sampai Oktober 2018 terdapat 92 kasus kepala daerah. Dari catatan ini diketahui penurunan jumlah kepala daerah bermasalah hukum.

“2014 sampai 2018 turun juga sampai dengan terakhir di Cirebon kemarin angka kita 92. Sebetulnya trennya menurun, secara kuantitas kita lihat ada penurunan kasus,” ujar Akmal.

Menurut Akmal, masyarakat kini memberi perhatian lebih terhadap kepala daerah terutama menyangkut persoalan korupsi. Karena itu pengawasa aparatur pemerintah menurutnya menjadi penting.

“Tetapi saya katakan begitu masifnya, begitu geramnya masyarakat dengan prilaku ini ini menjadi perhatian masyarakat,” kata Akmal.

“Perhatian masyarakat cukup tinggi, kita apresiasi bahwa korupsi sudah menjadi sebuah kejahatan bersama untuk masyarakat. Itu sebuah kondisi yang positif, kita juga berharap ini mendorong pengawasan,” sambungnya.

(det)

rn
source