Sekda Rachmat Sutrisno Ditunjuk Jadi Plh Bupati Cirebon

Kabarpolitik.com, CIREBON – Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Cirebon, Rachmat Sutrisno ditunjuk sebagai petugas pelaksana harian (Plh) Bupati Cirebon. Hal tersebut sesuai dengan surat penunjukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Sekda sudah hapal terkait birokrasi dan keadaan di lingkungan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sehingga akan mudah dalam meneruskan roda pemerintahan pasca operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra.

“Karena Pak Sekda orang yang ada di dalam (Pemkab Cirebon) kemungkinan besar paham tentang birokrasi, paham filosofi, dan psikologi masyarakat Cirebon,” kata Uu di Gedung Sate Bandung, Jumat (26/10).

Oleh karena lanjut Uu, Sekda yang dipercaya menjadi Plt Bupati Cirebon. Sebagai kepala daerah harus mampu melakukan roda pemerintahan. Sehingga tidak stagnan dalam pelayanan karena sudah memiliki wewenang.

“Maka jangan ada keraguan dalam membuat sebuah keputusan. Karena pemimpin untuk membuat (menghadirkan) fungsinya,” ujarnya.

Kemudian juga, Sekda sudah paham bahwa tugas kepala daerah ada tiga diantaranya kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan. Saat ini pemerintahan sedang membahas tentang anggaran penyusunan untuk 2019.

“Oleh karena itu harapan kami apa yang sudah dibahas melalui tahapan dan musrembangnas tidak ada perubahan yang hanya karena ada usulan dari kelompok yang memanfaatkan situasi yang semacam ini,” tandasnya.

Menurut Rachmat sutrisno, apapun yang menjadi wewenangnya dalam membuat kebijakan tetap harus dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kedudukannya hanya selaku petugas pelaksana harian.

“Jadi ini tetap harus dikomunikasikan dengan Provinsi Jabar. Perihal Kondisifitas sudah dibicarakan siap untuk melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya harus ke lapangan agar ada timbul stabilitas di Cirebon. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangankan. “Sementara yang kosong 4 jabatan yakni Kesbang dari struktur 3 jadi eselon 2, Sekretariat Dewan, urusan KB dari perlindungan anak,” pungkasnya. (ona/JPC)

rn
source