Connect with us

Nasional

Selain Polda Sulsel, Kejari Makassar Juga Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR – Diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar ikut mengusut dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Wali Kota (Pilwakot). Sama seperti yang sudah dilakukan Polda Sulsel, Kejari juga sedang mengumpulkan dokumen-dukumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan.

“Sementara masih pengumpulan data (Puldata), sejak dua minggu lalu. Kajari (Makassar) juga sudah melaporkan ke saya kalau mereka sudah turun. Jadi sementara ini kami coba backup prosesnya,” tegas Kajati Sulselbar Tarmizi saat memberikan keterangan di Makassar, Jumat (2/11).

Tarmizi mengungkapkan, proses puldata itu merupakan rangkaian dari pemeriksaan sejumlah komisioner KPU Makassar. Langkah itu juga sudah dilakukan Polda Sulsel. Pekan ini, Polda telah memeriksa dua orang komisioner KPU. Mereka masing-masing adalah kepala Divisi Hukum KPU Wahid Hasyim Lukman dan kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Makassar, Andi Saifuddin.

Meski pengusutan kasus itu dijalankan dua institusi yang berbeda, Tarmuzi memastikan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Sesuai dengan MoU antara Polri dan Kejaksaan, kedua lembaga itu punya kewenangan yang sama untuk menangani perkara dugaan tindakan pidana korupsi (tipikor).

“Pastinya kami bersinergi untuk penanganan perkara korupsi ini. Nantu akan dilihat, siapa yang lebih dulu melakukan penyidikan. Kalau Kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berarti Kejaksaan berhenti. Dan kami akan dukung Polda,” imbuhnya.

Advertisement

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU Makassar terkait pemeriksaan dua orang komisionernya.

Polda sendiri sudah mulai menemukan titik terang terkait dugaan perkara tersebut. Berdasarkan keterangan dalam pemerikasaan sebelumnya, dana hibah Pilwalkot Makassar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018. Nilainya sebesar Rp 60 miliar.

Pencarian anggaran terbagi dalam dua tahap. Tahap awal, Pemkot menghibahkan anggaran sebesar Rp 16,67 miliar untuk tahun anggaran 2017. Tahap kedua, dikucurkan lagi sebesar Rp 43,32 miliar untuk tahun anggaran 2018. (rul/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...