Connect with us

Nasional

Silatnas, FHK2-PGRI: Honorer Jangan Mau Dibohongi Terus

Published

on

Kabarpolitik.com–Pengurus Pusat (PP) Forum Hononer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI), Riyanto Agung Subekti mengaku heran dengan perilaku beberapa oknum pimpinan honorer K2 yang tega makan uang kawannya sendiri.

Betapa tidak, berkali-kali pengurus forum mendesain acara silaturahmi nasional (Silatnas) bersama Presiden Joko Widodo, dengan embel-embel akan ada regulasi pengangkatan honorer K2 maupun nonkategori menjadi PNS.

Namun, ujung-ujungnya, honorer K2 dan nonkategori diminta membayar uang partisipasi untuk menyukseskan acara tersebut. Selain itu, mereka juga digiring untuk mendukung Jokowi menjadi presiden dua periode.

“Honorer jangan hobi dibohongi terus. Honorer hanya dibutuhkan saat mau pilkada dan pilpres. Setelah itu bak permen karet, habis manis sepah dibuang,” kata Itong, sapaan akrab Riyanto, Rabu (3/4).

Forum honorer yang ngotot melaksanakan Silatnas, lanjutnya, oknum-oknumnya semua sudah jelas. Menurut Itong, mereka adalah biang kerok dari pecahnya persatuan dan kesatuan perjuangan honorer selama ini.

Advertisement

“Tidak usah saya sebutkan nama-nama mereka ke publik. Sudah tahu kalau kegaduhan yang muncul selama ini, bersumber dari para pentolan forum honorer yang saat ini getol ingin melaksanakan Silatnas honorer K2 bareng Jokowi,” tegasnya.

Yang membuat Itong heran, sudah berkali-kali dibohongi, kok masih ngotot merengek dan meratap kepada orang yang suka bohong.

“Masih terngiang di ingatan kami dulu masih namanya FHK2I (Forum Honorer K2 Indonesia) sekarang ganti baju PHK2I (Perkumpulan Hononer K2 Indonesia), dengan terang-terangan sang ketua umumnya telah mendukung Cagub DKI si penista agama. Kini mendukung capres yang sudah ingkar janji dengan Piagam Ki Hajar Dewantara yang diteken pada Pilpres 2014,” beber Itong.

Itong menuding, banyak kebohonhan yang diluncurkan oleh pengurus FHK2I. “Katanya PNS sudah di genggaman tangan. Itu merupakan trik cara-cara yang tidak halal untuk mengeruk pundi-pundi dari para honorer,” ucapnya.

“Masih banyak pembohongan publik lainnya yang telah dilakukan oleh pengurus FHK2I. Sayang para honorer masih banyak yang percaya. Padahal itu jelas-jelas PHP (pemberi harapan palsu) semata,” tandasnya. (jpnn)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...