Connect with us

Nasional

Siswa Korban Gempa Bisa Sekolah di Sulsel, Ini Syaratnya!

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan mengambil langkah taktis terhadap dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan bidang pendidikan formal.

Disdik Sulsel mengambil beberapa kebijakan yang sifatnya instruksi kepada satuan pendidikan (sekolah-sekolah) yang berada di bawah naungan Disdik Sulsel. Sekolah tersebut yakni jenjang SMA, SMK dan SLB negeri.

Instruksi yang dituangkan dalam bentuk surat edaran tersebut berisi enam poin. Kadisdik Sulsel Irman Yasin Limpo menandatangani surat Nomor 0045/6517-bidang SMA.1/Disdik tersebut pada Kamis (4 Oktober 2018) siang.

Poin surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan se-Sulsel tersebut diarahkan untuk mengatasi persoalan siswa yang tidak dapat melanjutkan pelajaran sebagai dampak gempa dan tsunami.

KCD diminta menerima peserta didik yang terkena bencana alam, khususnya yang berasal dari Kota Palu, Donggala, dan Sigi. Status penerimaan mereka adalah siswa titipan untuk sementara waktu.

Advertisement

Bagi siswa yang ingin menjadi siswa tetap di Makassar, agar dapat dilihat dari aspek kebutuhan rasio proses belajar mengajar di sekolah.

“Dan bagi siswa titipan sementara agar tidak dimintai kelengkapan administrasi dan seragam sekolah,” jelas None, sapaan akrab Irman.

Kemudian untuk kelengkapan buku bacaan, dapat dipinjamkan dari perpustakaan atau sumber lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

None juga menginstruksikan guru Bimbingam Konseling (BK) untuk melakukan pembinaan kesiswaan bagi siswa yang terkena dampak bencana atau trauma healing jika diperlukan.

Pihak sekolah juga diminta melakukan pengecekan dapodik terhadap siswa bersangkutan untuk memastikan bahwa siswa-siswi yang berasal dari Palu, Donggala dan Sigi sambil menunggu validasi dapodik siswa Sulteng.

Advertisement

“Jadi, jangan ada yang coba-coba memanfaatkan situasi ini untuk ambil keuntungan. Makanya kita akan cek baik-baik dapodik siswa melalui sistem,” tegas mantan Kadis Perindag Sulsel tersebut. (*)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...