Soal Kasus Jilbab, Pengamat: Nadiem Belum Memahami Kondisi Dunia Pendidikan Indonesia

Kabarpolitik.com — Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, terkait dengan peraturan wajib jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat termasuk bagi siswi non muslim mendapat reaksi miring dari dunia pendidikan. Sebab, dianggap memiliki nada ancaman.

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,” ungkap dia beberapa waktu lalu.

Kepala sekolah dan guru asal NTB, Mochamad Fatkoer Rohman, sebagai kawan seprofesi menilai perkataan itu sangat tidak bijak. Pasalnya, meminta pihak yang terlibat dibebastugaskan tanpa diselidiki secara mendalam kasus tersebut, itu tidak adil.

“Menginstruksikan kepala sekolah dipecat, tanpa menyelidiki dulu secara mendalam dan menyeluruh. Apa betul itu peraturan sekolah? Atau aturan Pemda? Apa betul ada pemaksaan? Saya sendiri menentang apa pun bentuk pemaksaan. Tapi kan harus diselidiki dulu secara mendalam dan menyeluruh. Lagian kalau kepala sekolah dipecat itu wewenang daerah, bukan wewenang Kementerian,” tulisnya di laman Facebook-nya Fatur (Moch Fatkoer Rohman).

Hal senada juga disampaikan Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji, ia menyampaikan bahwa pernyataan Mendikbud tersebut sama persis kondisinya dengan aturan kewajiban berhijab di Padang itu sendiri atau kurang bijaksana.

Sebab, aturan mengenakan jilbab itu sendiri tujuannya baik, tapi sangat tidak bijaksana untuk mewajibkan bagi seluruh siswi, termasuk non muslim sangatlah tidak bijak dan bahkan melanggar hak asasi manusia.rn(Fajar)rn