Sofyan Basir Didakwa Muluskan Praktik Suap

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Direktur Utama nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir didakwa memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan agar sejumlah pihak menerima suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Mereka merupakan para pihak yang sudah terjerat dalam kasus PLTU Riau-1.

Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan, pihak yang dimaksud adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni M Saragih, pengusaha Blackgold Natural Resources, Johannes B Kotjo, dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

“Padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan supaya melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata jaksa Lie Putra Setiawan, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/6).

Jaksa menjelaskan, guna mendapatkan proyek pembangkit listrik itu, Kotjo menyuap Eni Saragih dan Idrus Marham, senilai Rp4,75 miliar. Sementara, Sofyan diduga turut berperan untuk memuluskan praktik suap tersebut.

Jaksa memaparkan proyek PLTU Riau-1 rencananya akan dikerjakan oleh perusahaan konsorsium, yakni anak usaha PT PLN, PT Pembakit Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural, dan China Huadian Engineering Company.

Atas rencana tersebut, Sofyan memfasilitasi praktik itu dengan menghadiri pertemuan-pertemuan bersama Eni, Kotjo dan Idrus dalam memuluskan proyek senilai USD900 juta itu.

“Pertemuan itu dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya di Rumah Setya Novanto, Hotel Mulia Senayan, Hotel Fairmount Jakarta, dan kantor Sofyan. Dalam pertemuan itu terdapat sejumlah pembahasan soal proyek PLTU Riau-1,” terang jaksa.

Adapun, pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pihak di antaranya Supangkat Iwan Santoso yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, dan Nicke Widyawati yang saat itu juga menjabat sebagai petinggi perusahaan setrum itu.

Atas perbuatannya Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11, juncto Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Sofyan Basir: PLN Harus Nyala Terus

Gagas Aksi di MK, Asrul Sani: Alumni 212 Tidak Hormati Prabowo

BW: Ratusan Petugas KPPS Wafat saat Pemilu, Hanya Ada di Indonesia

Sementara itu, adas dakwaan yang sudah dibacakan jaksa, majelis hakim meminta Sofyan untuk berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Usai berkonsultasi, tim kuasa hukum Sofyan, Soesilo Ariwibowo menyatakan, kliennya mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK.

“Setelah membaca dengan cermat, kami ajukan keberatan. Kami langsung bacakan pada sidang hari ini, kami sudah siap kurang lebih 50 halaman,” tukas Soesilo. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn