Connect with us

Politik

Sosialisasi Empat Pilar, Wihadi Dorong Warga Kawal Program MBG dan Distribusi Pupuk

Published

on

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan para penerima. Menurutnya, pengawasan publik penting untuk memastikan makanan yang disalurkan sesuai standar, baik dari sisi porsi, kualitas, maupun kelayakan konsumsi.

Ajakan tersebut disampaikan Wihadi saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Senin (27/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Hendrik Arfianto dan Sally Atyasasmi, kepala desa, serta ratusan warga.

Dalam kesempatan itu, Wihadi meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi negatif mengenai Program MBG yang beredar di media sosial. Ia mendorong warga untuk mengawasi langsung pelaksanaannya dan melaporkan jika menemukan penyimpangan.

“Kalau ada dapur SPPG yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima,” ujar Wihadi.

Ia menegaskan, setiap penerima manfaat harus memperoleh makanan sesuai ketentuan. Jika ditemukan makanan yang basi, rusak, atau tidak layak konsumsi, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat segera ditindaklanjuti.

Advertisement

“Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.

Selain membahas Program MBG, Wihadi juga menyerap aspirasi masyarakat terkait distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, meski kondisi penyaluran pupuk mulai membaik, pemerintah tetap perlu memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Ia menambahkan, ke depan distribusi berbagai barang bersubsidi, termasuk pupuk, akan didukung melalui Koperasi Desa Merah Putih sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan bersubsidi menjadi lebih mudah.

“Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Menutup kegiatan, Wihadi mengajak masyarakat terus memanfaatkan keberadaan wakil rakyat sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan seluruh masukan masyarakat akan diperjuangkan sesuai kewenangan agar mendapat tindak lanjut dari pemerintah.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...