Connect with us

Politik

Sugiat Santoso Soroti Loyalitas Napi yang Ikut Komcad Biar Dapat Amnesti

Published

on

Pemerintah merancang syarat bagi narapidana (napi) yang ingin mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dengan mengikuti komponen cadangan (komcad). Namun, anggota DPR menyoroti pentingnya loyalitas dan kesetiaan para napi yang terlibat dalam program ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengungkapkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kesetiaan dan loyalitas mantan napi yang nantinya akan diberdayakan dalam komcad.

“Terkait hal-hal yang perlu diperhatikan, yang paling penting adalah kesetiaan dan loyalitas para mantan narapidana yang akan diberdayakan ini,” ujar Sugiat, Sabtu (28/12/2024).

Sugiat menekankan bahwa mantan napi harus berkomitmen untuk tidak melakukan kejahatan lagi di masa depan, serta bersedia bekerja untuk bangsa dan negara melalui pelatihan yang diberikan dalam program komcad.

“Mereka harus berkomitmen untuk tidak melakukan kejahatan dan bersedia bekerja demi bangsa dan negara, yang akan dididik melalui komcad. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan keterampilan kerja mereka,” tutur Sugiat.

Advertisement

Politisi Gerindra ini menyambut baik rencana tersebut, karena amnesti bagi napi yang mengikuti komcad merupakan langkah positif. Apalagi, Presiden Prabowo membutuhkan sumber daya manusia yang besar untuk menjalankan program-program strategisnya, seperti pembukaan lahan untuk swasembada pangan.

“Ini sangat baik, karena mantan narapidana yang mendapatkan amnesti ini diberdayakan untuk sesuatu yang produktif,” kata Sugiat.

Di tengah program pemerintah terkait intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan pembukaan sawah baru seluas 150 ribu hektar yang ditargetkan sebagai lumbung pangan nasional, Sugiat berpendapat bahwa program ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar.

Sugiat juga setuju dengan pembatasan kriteria napi kasus narkotika yang dapat memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo. Menurutnya, hanya pengguna narkoba yang layak mendapatkan amnesti, sementara bandar narkoba, pelaku pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan harus dikecualikan.

“Tapi kalau bandar narkoba, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, dan kasus pembunuhan tidak mendapatkan amnesti,” tegas Sugiat.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...