Surplus Beras Bisa Dioptimalkan Jadi Cadangan Nasional

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Surplus beras pada 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan bisa dioptimalkan menjadi cadangan nasional.

Hal itu berguna untuk mengantisipasi kebutuhan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam maupun hasil pertanian yang tak sesuai target.

“Kira-kira tiga bulan ke depan untuk ketahanan pangan cukup atau tidak beras kita? Kalau ada bencana alam, cukup atau tidak beras kita? Begitulah pentingnya peran cadangan (beras) nasional,” ujar Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadang, Sabtu (3/11).

Dadang menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) adalah pihak utama yang tidak bisa dilepaskan begitu saja mengenai data perberasan nasional.

Menurut Dadang, keterlibatan Kementan bakal memudahkan implementasi suplai beras.

Keterlibatan dalam acuan perberasan nasional membuat Kementan dapat berargumentasi melalui datanya terkait keputusan belum perlunya impor beras.

“Kita hitung dengan baik berapa produksi beras. Diisi dengan benar dapatnya berapa produksinya, laporkan apa adanya,” ucap Dadang.

Menurut Dadang, arah kebutuhan perberasan nasional selama ini sudah terbiasa berorientasi memenuhi demand.

Dengan demikian, perlu dipikirkan kebijakan lain agar demand ke depannya tak terlalu tinggi dan sesuai dengan kuota beras.

“Kita ini berlomba dengan demand karena penduduk bertambah terus. Nah, bisa atau tidak demand kita kurangi? Penduduk bertambah, lahan pertanian semakin sempit, kebutuhan beras tambah, kan, jadi tidak sinkron,” kata Dadang.

Dadang mengimbau Kementan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menekan demand tersebut, termasuk program diversifikasi pangan.

Soal lainnya mengenai stok perberasan nasional, ucap Dadang, ke depannya sudah tak lagi mengandalkan sistem pertanian yang konvensional sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Dadang juga meminta perihal perberasan nasional dapat mencermati peran Kementan dan membedakannya dengan fungsi Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sebab, kata Dadang, Kementan bukanlah kementerian urusan padi yang hanya mengurusi beras. (jos/jpnn)

rn
source