Connect with us

Nasional

Survei: PSI dan Perindo Berpeluang Lolos ke Senayan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Survei terbaru Y-Publica menunjukkan bahwa dua partai baru punya peluang lumayan untuk menembus parliamentary treshold alias jadi penghuni baru gedung DPR RI. Dua partai itu adalah PSI dan Perindo.

Rudi menjelaskan, dari hasil survei Y-Publica yang dilakukan pada 10 sampai 20 Oktober 2018, elektabilitas Perindo 2,5 persen, sedangkan PSI di kisaran 1,6 persen.

”Dengan mempertimbangkan angka simpang survei sebesar 2,98 persen, hanya Perindo dan PSI dari partai baru yang berpeluang lolos ke Senayan,” kata Rudi di Jakarta Pusat, Senin, 5 November 2018.

Rudi menuturkan, hanya saja dibanding survei sebelumnya, elektabilitas Perindo cenderung menurun. Dari 3,1 persen pada Mei 2018, lalu 2,9 persen pada Agustus 2018, menjadi 2,5 persen pada survei terakhir.

Menurut dia, selain strategi kampanye Perindo yang monoton, partai besutan pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu tidak punya gebrakan politik. Perindo dinilai hanya jorjoran di media televisi.

Advertisement

”Publik menunggu gebrakan politik dari partai-partai baru ini, yang membedakannya dengan partai lama,” ujarnya.

Berbeda dengan PSI, yang elektabilitasnya cenderung naik. Meskipun tipis. Pada Mei 2018, elektabilitas PSI sebesar 1,3 persen. Lalu naik menjadi 1,5 persen pada Agustus 2018, menjadi 1,6 persen pada survei terakhir.

Rudi menilai, dalam rentang waktu itu, PSI sering membuat gebrakan politik baru yang menarik perhatian publik.

”Misalnya, aksi bersih-bersih DPR oleh PSI, di tengah serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK,” ujarnya.

Kemudian, Rudi mengungkapkan, gebrakan politik PSI yang mengusung politik anti-korupsi sejalan dengan keinginan publik.

Advertisement

Dari survei Y-Publica, pertimbangan publik dalam memilih partai politik, yaitu bersih (27,8 persen), selain tokoh atau figur (23,4 persen), keberpihakan kepada rakyat (21,7 persen), rekam jejak (13,3 persen), dan lainnya (13,8 persen).

Survei nasional dilakukan pada 10 sampai 20 Oktober 2018 itu melibatkan 1.200 responden yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada responden terpilih dengan menggunakan kuisioner. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error (MoE) sebesar 2,98 persen. (jpnn)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...