Connect with us

Nasional

Temui Tokoh yang Getol Perjuangkan Honorer K2, Nurbaitih: Mudah-mudahan Ada Titik Terang

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Koordinator Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nurbaitih dijadwalkan bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Pertemuan yang rencananya dilaksanakan hari ini (4/8) pukul 14.00 WIB di Balai Kota, untuk menyampaikan aspirasi agar honorer K2 khususnya di DKI Jakarta agar diakomodir dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021.

“Alhamdulillah, penantian panjang setelah surat kami serahkan bulan Juni dan Agustus baru dijadwalkan,” kata Nurbaitih kepada JPNN.com, Selasa (4/8).

Menurut Nur, sapaan karibnya, perjuangan honorer saat ini dititikberatkan pada pendekatan ke masing-masing daerah.

Setiap pengurus PHK2I wajib mendekati para pejabat daerah agar dalam usulan formasi CPNS maupun PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun anggaran 2021 memasukkan honorer K2 dari lintas instansi.

Advertisement

“Pengusul kebutuhan CPNS dan PPPK kan pemda. Itu sebabnya kami harus gencar mendekati pemda agar honorer K2 diperjuangkan,” terangnya.

Nur bahagia karena ikut membantu pengurus PHK2I Jawa Barat melobi Wagub Jabar hingga akhirnya dijadwalkan pertemuan 14 Agustus. Dia optimistis dengan makin banyak kepala daerah yang didekati pengurus PHK2I, nasib honorer K2 akan diperhitungkan dalam kebutuhan CPNS dan PPPK 2021.

“Masih banyak tenaga teknis lainnya yang belum tersentuh sejak 2014 hingga sekarang. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa ada titik terang bagi nasib honorer K2 lintas instansi,” ucapnya.

Selama menjadi anggota DPR di Senayan, Riza dikenal sangat getol memperjuangkan nasib honorer K2. Dia juga ikut mendorong munculnya roadmap penyelesaian honorer K2 dari 2015 hingga 2019 di mana setiap tahun diangkat 110 ribu honorer K2.

Sayangnya, roadmap itu tidak jadi dilaksanakan pemerintah dengan berbagai pertimbangan teknis.

Advertisement

“Saya yakin Pak Wagub semangatnya masih tetap sama ingin menuntaskan masalah honorer K2. Apalagi sekarang di DKI ada ribuan honorer K2 yang menunggu kejelasan statusnya,” tandasnya. (jpnn/fajar)

rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...