Terima Rasywah, Gubernur Aceh Diganjar 7 Tahun

Kabarpolitik.com–Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, plus denda Rp300 juta kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Majelis hakim meyakini Irwandi menerima suap alias rasywah.

“Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Mejelis Hakim, Sayfuddin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/4).

Majelis mengatakan, Irwandi terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dari Ahmadi selaku bupati Bener Meriah. Motif suap itu agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Bener Meriah digarap oleh pengusaha setempat.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan, Irwandi terbukti menerima gratifikasi selama menjabat sebagai gubernur Aceh periode 2017-2022. Di antaranya adalah gratifikasi sebesar Rp8,71 miliar dan dari board of management PT Nindya Sejati sebesar Rp32,45 miliar.

Hukuman untuk Irwandi bukan hanya kurungan dan denda. Sebab, majelis hakim juga mencabut hak politiknya selama tiga tahun setelah masa pidana pokoknya berakhir.

Majelis hakim menyatakan Irwandi bersalah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada Teuku Saiful Bahri yang notabene orang kepercayaan Irwandi. Selain itu, majelis hakim juga menghukum Hendri Yuzal selaku staf Irwandi dengan pidana penjara 4 tahun denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hal-hal yang memberatkan ketiganya dianggap tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan jasa-jasa Irwandi. Antara lain kiprah mantan tokoh propaganda Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu dalam proses perdamaian di provinsi yang dia pimpin.

Sebelumnya jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menghukum Irwandi dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. JPU KPK juga memohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Irwandi, berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. (jpnn)

rn
source