Connect with us

Nasional

Terkait Materi Soal Tes CPNS 2019, Begini Penjelasan BKN

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Tingkat kesulitan materi soal tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2019 yang akan diujikan tergolong high order thinking skills (HOTS).

Panitia seleksi nasional (panselnas) sedang mengevaluasi soal-soal seleksi tahun lalu. Bukan berarti soal seleksi tahun ini lebih sulit. Hanya menyesuaikan perkembangan dan tantangan masa kini.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi merupakan anggota panselnas. Dua kementerian tersebut mendapat tugas untuk membuat soal tes.

Menurut Ridwan, tingkat kesulitan tes CPNS tidak berubah. Hanya, soal tes tahun ini memiliki tantangan yang berbeda dari sebelumnya. “Istilahnya Kemendikbud dan Kemenristekdikti bentuknya soalnya itu HOTS,” kata Ridwan.

Soal HOTS nantinya ada pada tes karakteristik kepribadian (TKP). Jumlahnya sebanyak 35 soal.

Advertisement

Soal-soal tes nantinya akan meminta peserta untuk menilai dan memilih jawaban yang benar dalam menghadapi suatu kasus di kehidupan sehari-hari.

“Lima atau 10 tahun yang lalu tidak ada penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang luar biasa. Tapi sekarang itu ada. Itu yang membuat soal harus update. Makanya terkesan lebih sulit dari tes tahun sebelumnya” urai Ridwan.

Harapannya, tentu agar ASN dapat menyesuaikan dengan berbagai tantangan yang ada dalam melayani masyarakat.

Ridwan memberikan kiat agar peserta bisa lolos tes kemampuan dasar (TKD). “Mindset-nya adalah sudah jadi pegawai negeri sipil,” katanya.

Dalam tes tersebut tidak ada jawaban salah. Semuanya benar semua. Namun, setiap pilihan jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda. Mulai 4, 3, 2, dan yang terendah 1. Tidak ada 0.

Advertisement

Komposisi soal TKD masih sama seperti 2018. Jumlah 100 soal yang dikerjakan dalam waktu 90 menit. Terdiri dari 35 soal tes kewarganegaraan (TWK), 30 soal tes intelejensia umum(TIU), dan 35 TKP.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir membenarkan bahwa termasuk dalam anggota panselnas.

“Kemendikbud hanya tukang jahit (soal) saja,” canda kepada Jawa Pos kemarin. “Test seleksi ASN 2019 menggunakan platform UNBK (ujian nasional berbasis komputer). Tentu materinya beda,” imbuhnya. (han/jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...