Tiga Kartu Sakti Masuk APBN 2020, Belanja Barang Dipangkas Puluhan Triliun

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Presiden Petahana Joko Widodo sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk merealisasikan janji politiknya. Khususnya terkait tiga ‘kartu sakti’ yang jadi jualan utama Jokowi selama masa kampanye. Yakni Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), dan Kartu Pra Kerja.

Anggaran ketiga kartu itu sudah dibahas dalam rapat kabinet paripurna tentang persiapan penyusunan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (23/4). “Berbagai program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung seperti Kartu Sembako, KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, kami mulai menghitung kebutuhan anggaran,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menuturkan, tiga program kartu tersebut masuk dalam tema besar yang dicanangkan Jokowi dalam penyusunan APBN 2020. Yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah dalam lima tahun terakhir, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur.

Terkait anggarannya, Ani belum bisa menjabarkan besarannya. Sebab, ketiga program itu masih akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait guna merumuskan teknisnya. Namun secara desain, Ani menyebut akan dikolaborasi dengan program yang beririsan saat ini.

Kartu sembako misalnya, akan meredesain bersama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT). “Bisa dibuat jadi satu kartu agar bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari secara affordable (terjangkau),” tuturnya.

Meski alokasi pembangunan SDM akan meningkat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan pembangunan infrastruktur masih mendapat alokasi yang memadai. Sebab hingga saat ini, kebutuhan infrastruktur masih dirasakan kekurangannya. Termasuk infrastruktur dasar seperti jalan raya, air, sanitasi, hingga listrik. Bahkan ke depan, jalan-jalan arteri juga akan mendapat perhatian lebih.

Implikasinya, kata Ani, Presiden menginstruksikan untuk melakukan efisiensi atau pengurangan pada sektor belanja barang di Kementerian/Lembaga. Sehingga kebijakan pembangunan, terutama belanja modal yang berhubungan dengan SDM dan infrastruktur bisa mendapat ruang fiskal yang cukup.

Soal berapa potensi yang bisa dipangkas, Ani menilai bisa cukup signifikan. Dalam arahannya, presiden ingin agar alokasi belanja barang bisa disamakan dengan tahun 2015, yakni Rp233 triliun. “Sekarang ini belanja barang bisa sampai Rp290 triliun, jadi nanti kita lihat space ini, pasti dialihkan untuk belanja modal,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan atensi di sektor lain. Untuk birokrasi misalnya, reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing dalam perizinan, investasi, dan ekspor. “Tanpa adanya peningkatan dan tambahan di bidang investasi dan ekspor jangan harap pertumbuhan ekonomi kita akan semakin meningkat,” ujarnya.

Selain itu, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah stabilitas keamanan. Apalagi, pasca pemilu 2019, potensi adanya gangguan keamanan harus diantisipasi. Jokowi pun meminta Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Menteri terkait menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Dengan adanya stabilitas, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diharapkan bisa dilakukan. (far/ful/fin)

rn