Connect with us

Nasional

Tiket Malah, Begini Solusi HIPMI

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat hingga saat ini masih mahal. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan pemerintah, supaya maskapai penerbangan nasional bisa survive di pasar transportasi udara.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Bagas Adhadirgha menyebutkan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap avtur.

Dilema Pemudik di Tengah Mahalnya Tiket Pesawat

Komponen avtur itu disebut sangat memengaruhi biaya operasional airlines. ”Biaya operasional akan berpengaruh pada harga tiket transportasi udara,” ujar Bagas (11/6).

Pria yang juga menjabat CEO Asia Aero Technology itu menambahkan, harga tiket juga dipengaruhi unsur eksternal seperti perpajakan dan biaya fasilitas bandara.

“Solusinya, komponen penunjang transportasi udara seperti spare parts dan avtur dibebaskan dari biaya pajak. Ambil pajaknya nanti di komponen tiket sehingga tidak terjadi dobel pajak. Dengan begitu, biaya operasional akan terpangkas,” bebernya.

Advertisement

Tiket Mahal, 433 Penerbangan di Bandara Pekanbaru Batal

Menurut Bagas, tiket pesawat mahal pasti akan memengaruhi pariwisata domestik meski tak menjadi faktor utama naik turunnya wisatawan. ”Selama ini tiket pesawat udara hanya menyumbang 10 persen dari total pemasukan pariwisata,” urainya.

Pemerintah sempat mencuatkan wacana akan membuka kompetisi pasar penerbangan Indonesia untuk maskapai asing. Namun, menurut pengamat, hal tersebut tak serta-merta bisa menyelesaikan masalah.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menganggap bahwa dibukanya pintu bagi maskapai asing di Indonesia tidak menjamin harga tiket pesawat bisa terpangkas.

Tiket Mahal Picu Okupansi Hotel di Yogyakarta Tetap Rendah

“Tidak akan berikan solusi tarif bisa murah. Operasional pesawat udara itu memang mahal. Kenapa pernah murah, karena maskapainya menggunakan tarif promosi,’’ ujarnya.

Dia ragu maskapai asing mau melebarkan sayap bisnisnya ke dalam industri penerbangan di Indonesia. Sebab, maskapai internasional seperti AirAsia saja tidak berkembang pesat di Indonesia. ’’Andaikan menguntungkan, tanpa diminta pun, pasti asing akan masuk,’’ tandasnya. (jpnn)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...