Connect with us

Politik

Tinjau Pembangunan TPS 3R Kranon, Ririk Banowati Harap Selesai Sesuai Target

Published

on

KOTA YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meninjau secara langsung progres pembangunan TPS 3R Nitikan II atau Kranon beberapa waktu lalu. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seberapa jauh kesiapan TPS 3R Kranon untuk mengolah sampah di Kota Yogya.

Ririk Banowati, selaku Ketua Komisi C DPRD, menyebut proses pembangunan terbilang kurang sedikit lagi. Tepatnya pemasangan atap. Dia menyebut, kemungkinan TPS 3R Kranon akan bisa beroperasi pada Mei ini.

“Kami minta sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Ya mudah-mudahan betul lah bulan Mei ini bisa langsung dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah. Jadi sedikit mengurangi beban yang di Nitikan,” ujar Ririk.

Menurut Ririk, operasional TPS 3R tak bisa mundur-mundur lagi. Sebab, pengolahan sampah di Kota Jogja sementara ini hanya bertumpu pada satu lokasi, yakni TPS 3R Nitikan. Ini tentu saja tak sebanding dengan produksi sampah yang ada di Kota Jogja setiap harinya.

Di sisi lain, pembangunan TPS 3R Karangmiri juga terus berproses. Namun, Ririk mengatakan proses penyelesaiannya menyusul diperkirakan pada Juni mendatang.

Advertisement

Komisi C menyoroti sejumlah persoalan di TPS 3R Karangmiri. Misalnya, akses jalan yang sempit dan berada di tengah perkampungan warga. Begitu juga dengan peningkatan aktivitas pengiriman sampah di Nitikan dan Kranon. Ririk meminta ini bisa menjadi perhatian pemkot.

“Kami mencermati terkait manajemen lalin di wilayah tersebut. Itu masuk dalam perkampungan terutama yang di Karangmiri jalannya sempit dan lewat rumah-rumah penduduk. Kalau di Kranon tidak jauh dari Nitikan, jadi kan sudah sering dilalui kendaraan untuk truk. Tapi aktivitas kendaraan biasanya sehari hanya berapa. Ini kan bisa berlipat-lipat di Nitikan dan Kranon, kan sebelahan,” ungkapnya.

Ririk mengakui, bahkan ketika nantinya tiga TPS 3R beroperasi seutuhnya, tak bisa menghilangkan sampah sepenuhnya di Kota Yogya. Setiap harinya Kota Yogya memproduksi sampah hingga lebih dari 200 ton.

Saat ini, TPS 3R Nitikan mampu mengolah hingga maksimal 75 ton. Sementara, nantinya Kranon dan Karangmiri masing-masing mengolah sampah dengan kapasitas maksimal 45 ton dan 30 ton.

Dilihat dari skema ini, maka masih ada potensi sisa sampah yang tak mampu terserap di tiga lokasi TPS 3R itu. Jadi, menurut Ririk mau tidak mau kerja sama dengan pihak ketiga merupakan salah satu solusi yang bisa dipilih. Namun, dia mengaku belum meninjau secara langsung sejauh mana progres kerja sama dengan pihak swasta itu.

Advertisement

“Kerja sama pihak ketiga kami belum tahu sampai mana karena kemarin fokus pada pembangunan TPS 3R Kranon dan Karangmiri,” imbuhnya.

Ririk mengatakan, ke depan proses pengolahan sampah di Kota Yogya sudahlah harus menggunakan teknologi yang lebih canggih. Tak bisa hanya bergantung pada TPS 3R dan kerja sama dengan pihak ketiga. Dia menambahkan sejatinya Pemkot telah menganggarkan mesin incinerator untuk mengolah sampah. Ini dianggarkan menggunakan dana APBD Perubahan 2023. Namun, Ririk menyebut proses ini tak cukup waktu. Sebab, pengadaan incinerator membutuhkan proses panjang.

“Tapi pemkot itu ke depan mau tidak mau harus beralih ke pengolahan sampah ke teknologi. Sekarang sedang berproses karena sekarang sedang dipaksa harus mengelola sampah itu, desentralisasi,” tuturnya.

 

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...