Connect with us

Nasional

Tuding Jokowi Curang, Eks Angkatan Udara AS Ini Ditangkap

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Media sosial terus diviralkan dengan isu-isu negatif. Salah satunya menunjukam seorang pria berparas bule menuding pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) curang. Bahkan di dalamnya turut disusupi kepentingan komunis. Sehingga harus segera diganti Prabowo Subianto.

Dari penelusuran Polres Metro Jakarta Barat, diketahui pria tersebut bernama Jerry Duane Gray. Pria itu sudah diamankan di Jalan Karya Usaha Kembangan, Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

SBY Curhat, Wasekjen Hanura: Politikus Kok Diajari Cengeng

“Tadi pagi jam sekitar jam 9 mendapatkan mengamankan seorang laki-laki di daerah Kembangan Jakarta Barat,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolres Jakarta Barat, Selasa (28/5).

Setelah didalami, Jerry merupakan kelahiran Jerman kemudian besar di Amerika Serikat. Dia pernah bekerja di Arab Saudi sebelum akhirnya masuk ke Indonesia pada 1985.

Di Indonesia dia bekerja sebagai intruktur diving dan pekerjaan sejenisnya. Kemudian tahun 2010 Jerry mengajukan untuk mendapat status kewarganegaraan Indonesia. “Yang bersangkutan saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia,” imbuh Argo.

Advertisement

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono (kanan) dan Wadir Krimum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi (kiri) menunjukkan foto tersangka HS saat memberi keterangan terkait kasus video dugaan makar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5).

Kasus hukum Jerry sendiri bermula saat video wawancaranya viral. Dalam tayangan itu, dia menuding pemerintahan Jokowi telah banyak berbuat curang. Ditambah turut disusupi kepentingan komunis. Sehingga dia merasa perlu ada pergantian kepemimpinan.

“Setelah saya integrogasi, dia melihat video yang viral ada Polwan Brimob menggunakan pakaian resmi, pakaian dinas tapi wajahnya mirip dari Tiongkok, dia merasa tak terima Indonesia mau dijajah, sehingga dia melakukan hal seperti itu,” lanjut Argo.

Nilai Tak Ada Bukti, TKN Yakin MK Tolak Gugatan Prabowo-Sandi

Argo menuturkan, dari pengakuan Jerry, yang bersangkutan juga turut hadir dalam aksi pada 22 Mei 2019 lalu di depan kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin Jakarta. “Dian di sana ada di dekat toko Sarinah dan juga berlalu jalan kesana kemari melihat situasi di sana,” ungkap Argo.

Selain itu, fakta lain juga turut terungkap dari Jerry. Menurut Argo, pelaku merupakan eks angkatan udara Amerika Serikat. Bahkan pelaku mengaku pernah menjadi jurnalis.

Advertisement

“Dia sempat selama 4 tahun jadi angkatan udara di Amerika Serikat. Dia mengaku juga pernah jadi jurnalis juga,” tegas Argo.

Menurut Argo, pelaku diduga melakukan pidana ujaran kebencian serta menyebarkan kebohongan. Jerry lantas disangkakan dengan pasal 45 ayat 3 Jo pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Adapula dikenakan pasal 14 ayat 1 san ayat 2 pasal dan atau 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, serta pasal 27 KUHP. Dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan.

Di tempat sama, Jerry membenarkan jika dirinya merasa prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Menurut pemikirannya, rezim saat ini terlalu banyak berbuat kecurangan, bahkan dia menilai ada upaya penjajahan kembali kepada bumi pertiwi.

KPU Fokus Ladeni Gugatan Prabowo-Sandi pada 3 Hal Ini

“Oh memang kondisi Indonesia saat ini sangat parah. Terlalu banyak kecurangan sama rezim yang ada sekarang. Sudah jelas ada infiltrasi komunis dan lain-lain masuk ke Indonesia mau diambil negara ini untuk dia punya sendiri,” ucap Jerry.

Bagi Jerry rakyat Indonesia bukan hanya muslim saja. Oleh karena itu dia menilai semua rakyatnya harus bersatu agar negeri ini kembali jujur. Serta dia ingin Prabowo menjadi Presiden untuk mewujudkan hal itu.

Advertisement

“Yang sekarang sudah tidak benar, dia (Jokowi) harus mundur dan juga harus kena hukum. Dia enggak ikut konstitusi Indonesia, dia enggak benar dan ini untuk Republik Indonesia dia harus turun cepat jangan tunggu sampai Oktober terlalu lambat,” pungkasnya. (jp)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...