Wabup Kendal: Pemda Butuh Perjuangan Berat untuk Dapat WTP

Kabarpolitik.com, KENDAL – Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI berupa pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kedua kali, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang profesional.

Hal itu terungkap saat Wakil Bupati Kendal Drs Masrur Masykur bersama OPD terkait mengadakan jumpa pers bersama rekan wartawan Kabupaten Kendal di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Klorofil Kota Kendal, Senin (5/11).

Dalam kesempatan tersebut Masrur mengungkapkan, untuk memperoleh predikat tertinggi dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan perjuangan yang berat. Dan untuk mempertahankannya tidak luput dari kerja keras pula.

“Satu hal yang perlu terus ditanamkan dan dilaksanakan adalah komitmen kita bersama para pimpinan dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kendal beserta legislatif dalam komitmen untuk mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang profesional,” katanya.

Sementara itu Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemerintah Kabupaten Kendal, Agus Dwi Lestari mengatakan, opini WTP merupakan penilaian yang tertinggi, sehingga harus dipertahankan. Karena selama bertahun-tahun baru bisa diraih pada kepemimpinan Bupati Kendal Mirna Annisa ini.

“Untuk bisa meraih opini WTP ini butuh kerja keras, maka setelah berhasil ya harus tetap dipertahankan,” ujarnya.

Dikatakan, upaya-upaya atau strategi peningkatan kualitas LKPD Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2018 untuk mempertahankan opini WTP di antaranya, membangun komitmen dari seluruh pimpinan OPD, pembinaan secara berkesinambungan dari Bakeuda selaku PPKD kepada OPD.

Selain itu juga pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah yang berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan.

Juga dukungan audit internal oleh Inspektorat dalam pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kajian aspek legalitas dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah.

“Temuan hasil pengawasan BPK harus dijadikan feedback perbaikan tahun berikutnya untuk menghindari potensi temuan berulang,” tambahnya. (sen)

rn
source