Connect with us

Nasional

4 Tokoh Diidolakan Honorer Jadi Menpan RB, Ikutkan Politikus Gerindra

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Koordinator Nasional Hononer K2 Indonesia, Bhimma menilai politikus dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria paling cocok jadi Menpan RB. Selama menjadi pimpinan Komisi II DPR, Riza Patria dinilai selalu membela honorer K2.

“Yang kami lihat parpol-parpol oposisi getol kok membela honorer K2. Cuma dari sisi jumlah ya kalah banyak sama parpol koalisi. Yang jadi pertanyaan, kenapa parpol koalisi (pendukung Jokowi) katanya bela honorer K2 tapi kok belum bisa menggolkan revisi UU Aparatur Sipil Negara,” kata Bhimma, Jumat (5/7).

Sosok lainnnya adalah Tasdik Kinanto. Mantan Sekretaris Kemenpan RB ini adalah birokrat yang sangat komitmen dalam penyelesaian honorer K2. Terbukti pada saat mendampingi Menpan RB, Yuddy Chrisnandi telah lahir roadmap penyelesaian honorer K2 jadi PNS tahun anggaran 2015-2019.

“Pak Tasdik itu paham betul sejarah honorer K2. Kalau yang enggak paham jadi Menpan RB bisa berabe. Honorer K2 benar-benar akan dilenyapkan,” ujar pria yang dikenal sebagai pendukung Prabowo – Sandi itu.

Siap-siap, Nikita Mirzani Berurusan Polisi

Suksesi Ketum PKB, PDIP, Nasdem, dan PPP, Golkar Paling Panas

Advertisement

Nasdem Ngotot Kursi Jaksa Agung, Harap Hindari Kesan Bagi-bagi Jabatan

Selain Riza Patria dan Tasdik, nama Eddy Suparno juga idola honorer K2 pendukung Prabowo-Sandi. Menurut Bhimma, Eddy adalah sosok yang amanah. Perjuangannya sangat menonjol.

“Pak Eddy adalah politikus pembela honorer K2. Kalau beliau jadi Menpan RB akan lebih mudah berkoordinasi dengan beliau,” ucapnya.

Dia juga tidak sependapat dengan honorer dari FHI (Forum Honorer Indonesia) yang menjagokan, Arteria Dahlan.

“Saya jadi teringat waktu ditinggalkannya harapan honorer K2 setelah Pak Arteria pindah dari komisi II. Berbeda sekali dengan Pak Bambang Riyanto. Meski pindah dari Komisi II tetap berjuang untuk honorer K2. Sayang beliau tidak terpilih lagi di periode 2019-2024,” pungkasnya. (jpnn)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...