Connect with us

Nasional

Telat Pajak 2 Tahun, Motor Bisa Bodong

Published

on

Kabarpolitik.com, WONOGIRI – Bagi Anda pemilik kendaraan bermotor yang tidak segera membayar pajak kendaraannya, sebaiknya segera melunasinya. Sebab, jika hingga dua tahun pajak kendaraan tak dibayar, daftar registrasi dan identifikasi (regident) bisa dihapus. Dengan begitu, kendaraan bakal menjadi bodong.

Penghapusan regident kendaraan tersebut sudah ada sejak 2009. Yakni tertera dalam Undang-Undang Nomor  22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Untuk lebih jelasnya silakan menghubungi pihak kepolisian, karena kewenangan registrasi dan identifikasi ada di pihak kepolisian,” ujar Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Wonogiri Sri Marjoko, Jumat (26/10).

Di Wonogiri terdapat sebanyak 370 ribu kendaraan roa dua maupun lebih sebagai objek pajak. Target pendapatan mencapai Rp 85 miliar dan 30 persennya diserahkan kepada pemkab sebagai pendapatan bagi hasil pajak.

Kendala yang dihadapi terkait pembayaran pajak yakni adanya tunggakan sekitar 30 persen per tahun. Pemprov Jateng menargetkan penurunan jumlah tunggakan hingga 20 persen per tahun.

Advertisement

“Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk razia di jalan. Itu pun jalan-jalan besar (milik Provinsi Jateng, Red). Bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan pihak ketiga untuk melakukan penagihan,” katanya.

Terkait dihapuskannya regident kendaraan yang tidak melunasi pajak selama dua tahun, Kapolres Wonogiri AKBP Robertho Pardede melalui Kasat Lantas AKP Dwi Erna mengatakan, rencana ke arah itu memang ada. Namun, saat ini baru tahap sosialisasi.

“Iya ada rencana ke arah itu. Tapi ini baru sosialisasi, kapan akan diberlakukan belum ada petunjuk lebih lanjut,” ungkapnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22/2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 74 ayat (2) diatur tentang penghapusan regident kendaraan, yakni kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK. (rs/kwl/per/JPR)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...