Connect with us

Politik

Legislator Golkar Dorong Peningkatan KUR untuk UMKM khususnya di luar Pulau Jawa

Published

on

Kabarpolitik.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhidin M. Said mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasalnya dari segi target penyerapan, Muhidin menilai sudah berjalan baik namun plafon bagi KUR yang diberikan untuk daerah di luar Pulau Jawa masih terbilang relatif kecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di pulau Jawa.

“Jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Pulau Jawa yang punya Non Performing Loan (NPL) KUR itu bahkan ada yang sampai 3 sampai 4 persen, sementera di Sulsel nol koma. Oleh karena itu, saya mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Saya minta supaya dinaikkan dan ditingkatkan plafonnya supaya betul-betul bisa menjangkau masyarakat UMKM kita. Saya harapkan khususnya di Sulsel kalau bisa ditambah volumenya, karena masih banyak masyarakat kita terutama UMKM itu belum terjangkau dengan hal ini,” jelas Muhidin dalam keterangan pers, dikutip Rabu (14/4/2021).

Politisi dapil Sulawesi Tengah itu menambahkan mekanisme KUR sebaiknya juga diiringi dengan literasi keuangan, agar ke depannya masyarakat bisa mengetahui mekanisme untuk memperoleh KUR.

“Khususnya kepada OJK dan BI, dengan tersosialisasikannya mekanisme KUR kepada masyarakat dengan baik diharapkan nantinya masyarakat betul-betul memperoleh informasi bagaimana cara mendapatkan KUR terutama di situasi dan kondisi perekonomian yang sedang turun akibat pandemi Covid-19 saat ini,” tandas Muhidin.

Advertisement

Muhidin mengungkapkan penyaluran KUR di Pulau Jawa relatif cukup besar karena didukung dengan infrastruktur yang sudah baik. Lain halnya di Sulsel yang masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Untuk itu, dirinya kembali menekankan mendorong KUR yang relatif kecil di Sulsel tadi untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Karena bagaimanapun juga ekonomi bisa bangkit kalau bisa ditopang dengan UMKM yang bagus. Kita bisa bangkit kalau ekonomi itu sehat, nah kalau masyarakat kita sehat ekonomi pasti bagus,” tutur Politisi partai Golkar itu.

Senada dengan Muhidin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai penyaluran KUR di provinsi Sulsel masih terbilang relatif sangat terbatas. Menurutnya KUR sangat dibutuhkan oleh UMKM di Sulsel.

“Kita lihat NPL nya juga sangat kecil disini bahkan tidak sampai 1 persen. Ini membuktikan bahwa penyaluran KUR di Sulsel betul-betul dibutuhkan oleh UMKM untuk menggerakkan usahanya,” ungkapnya.

Advertisement

Ke depan dirinya berharap, antara regulator fiskal dan regulator keuangan perbankan terus menjalin kerja sama menciptakan kondusifitas perekenomian.

“Karena kalau kondisi perekonomian kita kondusif, tentu masyarakat akan bisa beraktifitas, kalau masyarakat bisa beraktifitas tentu akan menggerakkan perekonomian. Mudah-mudahan pandemi di tahun 2021 ini bisa terkendali,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mendorong sinergi dalam Program 3S Program 3S (SIPAKATAU, SIPAKALEBBI, SIPAKAINGE).

Program 3S juga merupakan bentuk sinergi tindak lanjut dari HLM TPID yang telah dilakukan yang salah satu fokusnya adalah kolaborasi selama masa pandemi Covid-19.

“Dalam jangka pendek, terlihat bahwa pelaksanaan Program 3S tersebut membuat tekanan inflasi lebih terkendali seiring terjaganya produksi. Pada tahun 2020, inflasi bahan makanan dan inflasi umum di Sulsel masingmasing sebesar 2,82 persen (yoy) dan 2,04 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang masing-masing mencapai 4,37 persen dan 3,05 persen (yoy). Inflasi sejumlah komoditas yang mengalami permasalahan struktural juga sebagian besar mulai menurun,” tuturnya.

Advertisement

Sektor pariwisata lanjutnya, merupakan sektor cukup menjanjikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan banyaknya usaha/industri jasa yang hidup dari sektor tersebut, seperti Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Jasa Pemandu Wisata/Guide, Transportasi Wisata/Travel, dan lain-lain.

“Sedangkan, tingkat keberhasilannya sendiri dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan, baik nusantara/domestik maupun mancanegara, di mana pada Tahun 2015 jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara) yang berkunjung ke Sulawesi Selatan sebanyak 7.320.599 Kunjungan dan di Tahun 2019 sebanyak 8.856.092 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 21 persen atau 1.535.493 kunjungan,” imbuhnya.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...