Tak Harmonis Lagi, Ada Apa Dengan Pemprov dan DPRD Sulsel?

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Tanda-tanda ketidakhamonisan mulai ditunjukkan antara Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel. Hal itu diawali dengan adanya informasi jika Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bentukan Gubernur Prof Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melakukan intervensi terhadap pencairan anggaran reses DPRD.

Persoalan itu membuat DPRD tersinggung dan mewacanakan untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap TP2D.

Tidak lama berselang, ketidakharmonisan antara kedua lembaga tersebut kembali terlihat. Saat rapat paripurna pembacaan Nota Keuangan Ranperda APBD 2019 ditunda sebanyak dua kali.

Alasan DPRD, ditemukan ketidasepahaman terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafom Anggaran Sementara (PPAS). Khususnya penjelasan terkait dana transfer dari pusat. Banggar meminta TAPD membuat penjelasan dalam bentuk narasi.

Setelah dua kali dibatalkan oleh legislatif, barulah paripurna Pembacaan Nota Keuangan Ranperda APBD 2019 bisa dilaksanakan, Rabu (14/11).
Hal itu menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat.

Wakil Dekan II Fisip Unismuh Andi Luhur Prianto, mengatakan hubungan DPRD dan Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan NA masih dalam proses mencari bentuk yang ideal. Sebuah relasi mitra sejajar (equal partnership).

Sejauh ini, sepertinya masih banyak hambatan dalam mengomunikasikan kepentingan kedua belah pihak. Bahkan sedikit lagi mengarah pada model hubungan yang buntu dan saling kunci (deadlock).

Luhur melanjutkan, kalau melihat formasi dukungan partai politik di DPRD, maka potensi kebuntuan komunikasi itu sangat mungkin terjadi.

Sebuah situasi yang bisa menyulut lahirnya model pemerintahan yang terbelah (devided-government). Meskipun sebenarnya “komunikasi” bisa lebih menentukan daripada “komposisi” dukungan politik.

Persoalan menjadi lebih rumit dengan pelibatan TP2D dalam dinamika pembahasan Ranperda APBD 2019. Kehadiran TP2D ini mereduksi peran tim eksekutif TAPD, yang telah memiliki format hubungan baku dengan tim Banggar di DPRD.

Secara institusi, sepertinya DPRD kurang melegitimasi keberadaan tim ad-hoc seperti TP2D ini untuk terlibat lebih jauh dalam dinamika formulasi kebijakan anggaran antara DPRD-Pemprov Sulsel.
Sementara Dekan Fisipol Unibos Arief Wicaksono, menilai mungkin ada yang masih harus dikomunikasikan antara legislatif dan eksekutif.

“Bahasanya begitu,” ujarnya singkat.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pun angkat bicara. Khususnya terkait pembatalan Rapat Paripurna Pembacaan Nota Keuangan Ranperda APBD 2019.
NA mengelak jika terjadi tarik ulur antara legislatif dan eksekutif terkait penyusunan APBD 2019.

“Itu kan karena kita sudah e-budgeting dan e-planning. Ada penyesuaian tapi tidak dimuat dalam laporan. Itu sudah selesai kok. Tidak ada sama kali begitu (tarik ulur). DPRD sudah paham prioritas kita. Beberapa harapan konstituen juga sudah diakomodir,” terangnya. (rhm/bkm/fajar)

rn
source