Connect with us

Nasional

Bertemu Perdana Menteri Palestina di Jakarta, MUI Tegaskan Lawan Kezaliman Israel

Published

on

JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia menegaskan selalu mendukung perjaungan rakyat Palestina melawan kedzaliman Israel. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) MUI Bunyan Saptomo, kala bertemu Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/10).

Sejumlah tokoh penting seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla hadir dalam pertemuan tersebut.

“MUI yang berpedoman pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadist serta Konstitusi RI, selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan dan kedzoliman Israel, ” ujar Buyan Saptomo, Kamis (27/10) kepada MUIDigital.

Dia menyampaikan, paragraf pembuka UUD 1945 tegas sekali menyatakan bahwa Indonesia mendorong penghapusan segala bentuk penjajan di dunia.

“Karena penjajahan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan,” jelasnya.

Advertisement

Sementara dalam perspektif ajaran Islam, kata Bunyan, Al-Quran dan Hadist dengan jelas menyatakan bahwa segala bentuk kedzoliman, termasuk penjajahan dan penindasan sangat dilarang oleh Allah SWT.

“Lebih dari itu, ajaran Islam juga menganjurkan umatnya untuk membantu sesama manusia (ukhuwah insaniah) dan lebih khusus sesama muslim (ukhuwah Islamiyah), ” tegasnya.

Pada pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan dukungan Pemerintah RI terhadap rakyat Palestina. Prabowo bahkan menawarkan beasiswa kepada para perwira tentara Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan RI.

Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, menyampaikan terimakasih pada pemerintah dan bangsa Indonesia karena telah konsisten mendukung rakyat Palestina.

Dia berharap, kunjungannya ke Indonesia kali ini bisa mempererat persahabatan Indoensia dan Palestina, termasuk kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...