Connect with us

Politik

Komisi XI DPR RI Gelar Hari Pertama Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK

Published

on

rnKomisi XI DPR RI kembali melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) pada calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tes ini bertujuan mencari satu calon anggota BPK RI menggantikan Agus Joko Pramono yang akan berakhir masa jabatannya tahun ini.rn“Agenda rapat pada hari ini adalah dalam angka fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 18 undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK bahwa Ketua, Wakil Ketua dan/atau anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan presiden atas usul BPK karena telah berakhir masa jabatannya,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan, saat memimpin rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta pada Senin (29/5/2023).rnPolitisi PKB itu menjelaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan merupakan pelaksanaan dari pasal 14 UU. No 14 tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan diatur dalam tata tertib DPR RI.rn“Perlu kami sampaikan bahwa DPD mengirimkan surat menyampaikan perihal keputusan Dewan Perwakilan Daerah tentang hasil pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan calon anggota BPK. Menindaklanjuti hal tersebut Komisi XI telah menerima 13 nama calon anggota BPK yang telah mendapat pertimbangan dari DPD dan saat ini kita akan memasuki tahap uji kepatutan dan kelayakan,” jelas Legislator Dapil Jawa Tengah II dalam rapat.rnPada kesempatan ini, Komisi XI DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 4 calon antara lain Budi Santoso, Imam Nashirudin, Cris Kuntadi dan A. Muh. Yuslim Patawari. Rencananya uji kelayakan dan kepatutan pada 13 calon anggota BPK ini akan dilakukan dalam beberapa hari.rnSebelumnya, melalui rapat internal pada Maret 2023 lalu Komisi XI telah menetapkan 14 nama calon anggota BPK yang berhak mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan. Hingga 17 April silam, Komisi XI DPR juga membuka masukan dari masyarakat terkait calon anggota BPK. Selain itu tercatat ada 1 surat pengunduran diri dari calon anggota BPK atas nama Dewi Yustiana yang menyisakan 13 nama lain dalam rangkaian uji kelayakan dan uji kepatutan calon anggota BPK.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...